Dosen UIN Walisongo Ungkap Kesenjangan Hak Ekonomi Perempuan di AICIS+ 2026

Redaksi
0
Dosen UIN Walisongo M. Khoirur Rofiq mempresentasikan riset kesenjangan hak ekonomi perempuan pascacerai dalam AICIS+ 2026 di Cirebon. Foto ist.

Semarang. EDUKASIA.ID - Hak ekonomi perempuan dalam perkara cerai gugat masih jauh lebih sedikit tercatat dibandingkan perkara cerai talak. Kesenjangan tersebut terungkap dalam riset dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, M. Khoirur Rofiq, yang dipresentasikan dalam The 25th Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 17-20 November 2026.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Semarang periode 2020-2025, pencatatan hak ekonomi perempuan dalam 14.700 perkara cerai gugat masih di bawah satu persen. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak yang dijamin hukum dan perlindungan ekonomi yang diperoleh perempuan setelah perceraian.

Dalam penelitian tersebut, nafkah anak tercatat dalam 54 perkara (0,37%), mut’ah 33 perkara (0,22%), nafkah iddah 33 perkara (0,22%), dan nafkah madhiyah sembilan perkara (0,06%).

Angka tersebut berbeda jauh dengan perkara cerai talak. Dari 4.466 perkara pada periode yang sama, pencatatan mut’ah mencapai 851 perkara (19,06%), nafkah iddah 517 perkara (11,58%), nafkah anak 136 perkara (3,05%), dan nafkah madhiyah 64 perkara (1,43%).

Rofiq mempresentasikan hasil penelitian itu melalui artikel berjudul “From Legal Entitlement to Lived Protection: Institutional Conversion of Women’s Post-Divorce Rights”, yang ditulis bersama Eka Ristianawati dan Suud Sarim Karimullah.

Perempuan Pesimistis Menuntut Hak


Untuk menelusuri penyebab kesenjangan tersebut, tim peneliti menganalisis 106 salinan putusan cerai gugat dan mewawancarai 30 perempuan yang telah bercerai. Penelitian juga melibatkan hakim, panitera, advokat, serta penyedia bantuan hukum.

Hasilnya menunjukkan, rendahnya pencatatan hak ekonomi perempuan tidak semata-mata disebabkan ketidaktahuan terhadap hukum. Sebagian perempuan justru memilih tidak menuntut haknya sejak awal karena pesimistis dan khawatir putusan pembayaran nafkah sulit dieksekusi.

“Akses perempuan ke pengadilan belum otomatis berujung pada perlindungan ekonomi yang nyata. Perlindungan tidak cukup berhenti pada ketok palu putusan cerai, tetapi harus dikawal sejak tahap informasi hak, penyusunan tuntutan, pemeriksaan perkara, hingga tindak lanjut pascaputusan,” tegas Rofiq dalam keterangan, Kamis 19 November 2026.

Temuan ini memperlihatkan bahwa akses terhadap pengadilan belum selalu berbanding lurus dengan terpenuhinya hak ekonomi perempuan. Putusan perceraian belum cukup apabila hak nafkah yang seharusnya diterima tidak dapat direalisasikan.

Tawarkan Konsep Konversi Institusional


Dalam forum AICIS+ 2026, Rofiq menawarkan konsep konversi institusional sebagai pendekatan untuk menjembatani kesenjangan antara pengakuan hak secara hukum dan perlindungan nyata bagi perempuan pascaperceraian.

Konsep tersebut menekankan pentingnya keterhubungan mekanisme peradilan dengan kerja sama lintas lembaga. Dengan demikian, pemenuhan hak perempuan tidak berhenti pada pencantuman kewajiban nafkah dalam putusan pengadilan.

Sejumlah langkah yang didorong melalui penelitian ini meliputi penguatan pendampingan penyusunan gugatan, praktik peradilan yang lebih responsif gender, serta koordinasi antarlembaga untuk mendukung pelaksanaan putusan nafkah pascaperceraian.

Melalui presentasi riset di AICIS+ 2026, Rofiq membawa isu perlindungan hak ekonomi perempuan ke forum akademik internasional. Penelitian tersebut sekaligus menyoroti pentingnya memastikan bahwa hak perempuan dan anak setelah perceraian tidak hanya diakui dalam putusan, tetapi juga terpenuhi dalam kehidupan nyata.

Posting Komentar

0 Komentar

Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.

Posting Komentar (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top