Disparitas Ekonomi Regional antara Pulau Jawa dan Kawasan Non-Jawa di Indonesia

Opini oleh: Mochamad Arif Firmansyah/mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang

EDUKASIA.ID - Dalam upaya mencapai kemajuan nasional, pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting. Namun, di Indonesia, distribusi hasil pembangunan selalu menunjukkan ketidaksetaraan yang cukup luar biasa di antara daerah-daerah. Pulau Jawa, meskipun hanya ditutupi dengan luas total sekitar 7 % di Indonesia, merupakan pusat utama kegiatan ekonomi, industri dan pemerintah. Sementara itu, area di luar Jawa kaya akan sumber daya alam yang tidak memiliki pengalaman dalam pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Ketidaksetaraan ini menimbulkan beberapa masalah, dari migrasi besar ke Jawa, kebahagiaan antar daerah, ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran dan pengembangan infrastruktur. Masalah ini membutuhkan perhatian khusus kepada pemerintah, cendekiawan, dan komunitas dalam arti luas sehingga pembangunan dapat terjadi secara adil di seluruh Indonesia.

Ketidaksetaraan ekonomi selain Jawa dan non-Jawa. Masalah serius dalam proses pembangunan nasional. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan tidak menyentuh seluruh wilayah secara adil dan sama. Jawa terus tumbuh dengan cepat karena menjadi fokus utama bagi pemerintah, industri, dan pendidikan. Sementara itu, bidang-bidang seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua mereka masih terpapar berbagai hambatan struktural, termasuk infrastruktur terbatas, investasi rendah, dan kurangnya akses ke layanan publik. Akibatnya, terdapat lubang yang tajam di antara daerah-daerah, jika tidak aktif dapat menghambat integrasi pembangunan nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, lebih dari 57% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah-wilayah di luar Jawa belum mampu mengejar ketertinggalan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (BPS, 2023). Selain itu, Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antarprovinsi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat layanan dasar dan ketersediaan infrastruktur yang timpang (UNDP & Bappenas, 2022).

Sentralisasi pembangunan sebagai akar ketimpangan wilayah. Salah satu penyebab utama ketidaksetaraan ekonomi antara daerah di Indonesia merupakan tren kuat pembangunan sentralisasi yang berfokus pada Jawa. Sejak era ordo baru, arah kebijakan pembangunan nasional Jawa telah diprioritaskan sebagai fokus utama bagi pemerintah, industri, dan infrastruktur. Alokasi anggaran, investasi negara dan pengembangan zona ekonomi terutama difokuskan pada kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Yogyakarta. Konsentrasi ini menciptakan area pertumbuhan eksklusif dan meninggalkan area selain Jawa dalam posisi yang kurang beruntung. Akses ke moda transportasi modern, lembaga pendidikan dan layanan kesehatan merupakan tiga aspek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Ketidaksetaraan ini memperkuat perbedaan regional dan memperlambat integrasi pembangunan nasional secara keseluruhan.

Ketimpangan ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Salah satu konsekuensi nyata dari ketidaksetaraan perkembangan antar wilayah di Indonesia merupakan peningkatan tren urbanisasi ke kota-kota besar di Jawa, khususnya Jakarta. Banyak penduduk non-Jawa telah pindah ke daerah tersebut untuk mempertahankan peluang kerja, akses ke pendidikan dan kualitas hidup. Namun, fenomena gerakan ini tidak selalu memiliki efek positif. Kota-kota Jawa saat ini terpapar tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi seperti kepadatan populasi, kelebihan beban dan kemiskinan perkotaan, untuk mengurangi tekanan lingkungan. Sementara itu, bidang asal imigrasi sebenarnya mengalami stagnasi pengembangan karena hilangnya bakat produktif. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat selain Jawa, yang dapat mempengaruhi kohesi sosial dan merusak semangat kebangsaan.

Pemerataan pembangunan perlu dipercepat melalui kebijakan afirmatif dan strategis. Intervensi politik positif di daerah non-Jawa diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Program pembangunan seperti relokasi ibukota negara bagian (IKN) ke Kalimantan Timur bisa menjadi langkah pertama dalam ekuitas, tetapi pengembangan infrastruktur dasar, divergensi regional reformasi pemerintah dan percepatan penguatan ekonomi regional tidak akan cukup. Pemerintah juga harus memastikan bahwa investasi dan peluang bisnis dapat didistribusikan secara merata di seluruh Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat yang lebih tua di Jawa.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci solusi jangka panjang. Mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antar daerah tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga mensyaratkan partisipasi aktif dalam pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus dapat mengatasi potensi alam dan sumber daya manusia dengan dukungan peraturan dan insentif dari pusat. Dengan kerja sama sinergis dan berkelanjutan, pemerintah percaya bahwa pembangunan ekonomi yang adil bukan tidak mungkin di semua wilayah Indonesia.

Ketidaksetaraan pembangunan antara Jawa dan daerah non-Jawa merupakan tantangan serius bagi kesetaraan ekonomi di Indonesia. Sejauh ini, sentralisasi pembangunan telah menciptakan ketidakseimbangan yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, pedoman yang adil diperlukan. Ada kebutuhan untuk kerja sama antar regional dan kewajiban berkelanjutan pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan keadilan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, hanya dapat tumbuh dan tumbuh sepenuhnya dalam langkah konkret dan terintegrasi.

Pemerintah harus realistis dan berkelanjutan ketika menerapkan kebijakan pembangunan terpadu untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi antara Jawa dan daerah non-jawa. Pemerintah perlu lebih fokus pada strategi pembangunan yang mendukung daerah yang kurang beruntung karena pendekatan positif berdasarkan kemungkinan lokal. Misalnya, prosedur spesifik seperti pengembangan infrastruktur transportasi antar wilayah, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan insentif kesehatan dan investasi, terutama dari efek utama, tetapi tidak hanya mengembangkan infrastruktur transportasi lintas batas, tetapi juga mengembangkan pengembangan infrastruktur transportasi lintas batas.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu secara aktif menyelidiki keuntungan dari daerah masing-masing dan meningkatkan kemampuan pemerintahan mereka. Pasti ada sinergi yang kuat antara pusat dan wilayah. Dengan cara ini, semua kebijakan pengembangan sebenarnya akan menyentuh kebutuhan lokal dan tidak berada di satu arah. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil sangat penting untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah telah mulai mengurangi ketergantungan pada Jawa sebagai pusat ekonomi dan mempromosikan pusat pertumbuhan non-Jawa baru. Jika upaya ini dilakukan secara konsisten, kesenjangan antar daerah dapat dikurangi dan cita-cita pembangunan yang adil di setiap sudut negara dapat direalisasikan.

Berkontribusi di EDUKASIA.ID?

EDUKASIA mengundang Anda untuk terlibat dalam jurnalisme warga dengan mengirimkan berita, artikel, atau video terkait pendidikan, isu sosial, dan perkembangan terbaru. Berikan perspektif dan suara Anda untuk membangun wawasan publik.

Kirim karya Anda melalui WhatsApp: 085640418181