Marak Keracunan Makan Bergizi Gratis, Puan Minta Evaluasi Total

 

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto DPR RI.

EDUKASIA.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus keracunan massal yang menimpa penerima Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar program yang digagas pemerintah tidak lagi menimbulkan masalah.

“DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program yang digagas pemerintah benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025, dikutip dari laman DPR RI.

Puan menjelaskan, pengawasan akan dilakukan langsung di lapangan. “Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” katanya.

Menurutnya, evaluasi harus bersifat total. Rantai penyediaan makanan harus diteliti satu per satu, mulai dari standar dapur produksi, proses distribusi, hingga pengawasan di sekolah.

“Dengan demikian, akar persoalan bisa ditemukan secara jelas dan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan agar evaluasi tidak dilakukan dengan saling menyalahkan. “Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegasnya.

Lebih jauh, Puan menilai MBG adalah kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, keberhasilan program ini harus dijaga dengan komitmen dan pengawasan ketat dari semua pihak.

“Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong,” katanya.

“Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam.”

Kasus keracunan makanan gratis sebelumnya telah memicu keprihatinan publik. Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan distribusi dan standar penyediaan makanan sebagai penyebab utama.

DPR menegaskan bakal menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong evaluasi agar MBG tidak hanya sekadar berjalan administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi penerima.

Di akhir pernyataannya, Puan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia makanan. “Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tandasnya.