Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Foto PKS.
Jakarta. EDUKASIA.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti belum meratanya kepastian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru honorer menjelang Idulfitri.
Ia menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer penting karena mereka selama ini turut menopang sistem pendidikan nasional.
Kurniasih menjelaskan bahwa kebijakan THR selama ini lebih jelas diatur bagi guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), seperti PNS dan PPPK.
Sementara bagi guru honorer atau non-ASN, pemberian THR sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, sekolah, atau yayasan tempat mereka mengajar.
Akibatnya, hingga kini masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan kepastian terkait tunjangan tersebut.
“Guru honorer telah mengabdikan diri untuk mendidik generasi bangsa dengan berbagai keterbatasan. Karena itu, sudah selayaknya mereka juga mendapatkan perhatian, termasuk dalam bentuk THR menjelang Hari Raya,” ujar Kurniasih, ditulis Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menambahkan, bagi guru honorer yang telah diangkat sebagai guru PPPK paruh waktu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengalokasian anggaran THR.
Akibatnya, hingga kini masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan kepastian terkait tunjangan tersebut.
“Guru honorer telah mengabdikan diri untuk mendidik generasi bangsa dengan berbagai keterbatasan. Karena itu, sudah selayaknya mereka juga mendapatkan perhatian, termasuk dalam bentuk THR menjelang Hari Raya,” ujar Kurniasih, ditulis Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menambahkan, bagi guru honorer yang telah diangkat sebagai guru PPPK paruh waktu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengalokasian anggaran THR.
Menurutnya, sejumlah daerah sudah mulai mengambil langkah tersebut, meski belum dilakukan secara merata.
“Sejumlah daerah sudah mulai memberikan perhatian terhadap hal ini. Harapannya, langkah tersebut bisa diikuti oleh daerah lain sehingga semakin banyak guru honorer yang merasakan manfaatnya,” kata dia.
Kurniasih juga menilai perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan guru honorer. Hal ini termasuk memastikan aspek tersebut masuk dalam perencanaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak bisa dipisahkan dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional.
“Kalau kita ingin pendidikan nasional semakin kuat, maka perhatian terhadap kesejahteraan guru termasuk guru honorer menjadi hal yang penting. THR mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi para guru honorer dan keluarganya, ini sangat berarti,” tutup Kurniasih.
“Sejumlah daerah sudah mulai memberikan perhatian terhadap hal ini. Harapannya, langkah tersebut bisa diikuti oleh daerah lain sehingga semakin banyak guru honorer yang merasakan manfaatnya,” kata dia.
Kurniasih juga menilai perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan guru honorer. Hal ini termasuk memastikan aspek tersebut masuk dalam perencanaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak bisa dipisahkan dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional.
“Kalau kita ingin pendidikan nasional semakin kuat, maka perhatian terhadap kesejahteraan guru termasuk guru honorer menjadi hal yang penting. THR mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi para guru honorer dan keluarganya, ini sangat berarti,” tutup Kurniasih.
.png)
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.