Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp757,8 T, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto Kemenkeu.

EDUKASIA.ID - Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8% dibandingkan outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp690 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, peningkatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi belanja pendidikan sebesar 20% dari total APBN, sesuai amanat konstitusi dan DPR.

“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20% dijaga terhadap keseluruhan belanja,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

Fokus ke Siswa, Guru, dan Fasilitas

Anggaran jumbo ini akan difokuskan ke tiga kelompok utama yaknu siswa/mahasiswa, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Sebesar Rp301,2 triliun akan langsung menyentuh siswa dan mahasiswa melalui berbagai program bantuan pendidikan, seperti KIP Kuliah, Bidikmisi, Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa LPDP, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Beberapa rincian program tersebut antara lain:

• KIP Kuliah dan Bidikmisi: Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
• Program Indonesia Pintar (PIP): Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa SD hingga SMA.
• Beasiswa LPDP: Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa, kegiatan riset, dan program strategis.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp223 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.
• Guru Non-PNS Dapat Tunjangan, Dosen Juga Kebagian

Anggaran untuk tenaga pendidik juga tak kalah besar, mencapai Rp274,7 triliun. Dana ini mencakup gaji, tunjangan profesi, hingga tunjangan khusus bagi guru dan dosen non-PNS.

“Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non PNS,” jelas Sri Mulyani.

Rinciannya:

• TPG Guru Non-PNS: Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru.
• TPG Dosen Non-PNS: Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
• TPG ASN Daerah: Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru.
• Gaji dan tunjangan lainnya (PNS & Non-PNS): Rp120,3 triliun.
• Sekolah Rakyat hingga Sekolah Unggulan Garuda

Untuk sektor infrastruktur dan operasional, pemerintah mengalokasikan Rp150,1 triliun. Dana ini akan menyokong perbaikan fasilitas, pembangunan sekolah, dan operasional pendidikan.

Beberapa program unggulan:

• Program Sekolah Rakyat: Rp24,9 triliun (Rp20 triliun untuk 200 lokasi baru, Rp4,9 triliun untuk operasional).
• BOS (Bantuan Operasional Sekolah): Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa.
• BOP PAUD: Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa PAUD.
• Renovasi Madrasah dan Sekolah: Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah.
• BOP Perguruan Tinggi Negeri: Rp9,4 triliun untuk 201 PTN.
• Sekolah Unggulan Garuda: Rp3 triliun untuk pembangunan di 9 lokasi.

Sebagai bagian dari desentralisasi pendidikan, Rp253,4 triliun akan disalurkan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dana ini akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pendidikan di daerah, mulai dari tunjangan guru hingga operasional sekolah.

“Ini agar daerah di dalam melaksanakan desentralisasi yaitu fungsi pendidikan tetap bisa berjalan Rp253,4 triliun termasuk untuk tunjangan guru negeri maupun swasta, biaya operasi sekolah, biaya operasi untuk PAUD," kata Sri Mulyani.

"Dan biaya operasi kesetaraan serta tambahan penghasilan guru tetap yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung,” pungkasnya.