Belajar dari Ricuh Demo, Ini Pentingnya Komunikasi Politik yang Sehat

Ilustrasi. Foto Freepik.

EDUKASIA.ID - Aksi demonstrasi kian meluas di Jakarta dan berbagai daerah. Gelombang protes ini dipicu berbagai alasan, salah satunya pernyataan DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat. Situasi ini erat kaitannya dengan komunikasi politik yang dijalankan pemerintah dan parlemen.

Dikutip dari Universitas Bakrie, komunikasi politik merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang penting dalam jalannya sistem politik. 

Tidak hanya sebatas pertukaran informasi antaraktor politik, komunikasi politik juga mencakup pembentukan opini, proses kebijakan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, mata kuliah komunikasi politik menjadi wajib dalam program studi Ilmu Politik.

Apa Itu Komunikasi Politik?

Komunikasi politik merujuk pada proses komunikasi yang mengangkat isu-isu politik, di mana aktor politik bisa menjadi pengirim maupun penerima pesan. Media juga berperan besar dalam proses ini.

Menurut Mueller (1973), komunikasi politik berdasarkan fungsi adalah komunikasi yang terjalin dalam suatu sistem politik dan lingkungannya. Pesan yang disampaikan pun tidak selalu harus mendalam.

Misalnya, pernyataan tentang seorang pemimpin, dukungan terhadap kebijakan, atau komentar kritis terhadap pemerintah, semuanya dapat dikategorikan sebagai komunikasi politik.

Lima Unsur Penting Komunikasi Politik

Masih dari penjelasan Universitas Bakrie, terdapat lima unsur utama dalam komunikasi politik:

1. Komunikator Politik: aktor politik, pemerintah, tokoh, atau lembaga yang menyampaikan pesan.
2. Pesan Politik: ide, gagasan, dukungan, atau kritik terkait isu politik.
3. Media: saluran penyampaian pesan, baik konvensional maupun digital.
4. Komunikan: masyarakat sebagai penerima pesan politik.
5. Feedback: respon atau umpan balik dari publik terhadap pesan yang diterima.

Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik tidak sekadar menyampaikan informasi. Ia juga berfungsi sebagai kontrol sosial, membuka ruang partisipasi publik, memberi motivasi, mempertahankan nilai, hingga menghadirkan hiburan melalui seni orasi dan debat politik.

Hak berpendapat dan hak menjawab masyarakat bisa menjadi instrumen penting untuk memperbaiki sistem politik suatu negara.

DPR Dinilai Gagal Berkomunikasi

Namun, dikutip dari laman Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), komunikasi politik DPR dinilai gagal dalam merespons situasi terkini. Beberapa aspek kegagalan komunikasi politik yang disorot antara lain:

• Ketidaksinkronan Timing: kebijakan soal tunjangan diumumkan di tengah krisis ekonomi, dinilai tidak peka dengan kondisi rakyat.
• Kurang Transparan: minim penjelasan jelas dan komprehensif soal alasan tunjangan, sehingga memicu spekulasi dan kecurigaan publik.
• Absennya Empati: sikap defensif tanpa menunjukkan pemahaman atas kesulitan masyarakat memperburuk persepsi publik.