Anggaran Kemendikdasmen 2026 Naik Jadi Rp56,68 T, Ini Rinciannya

Kemendikdasmen saat rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI. Foto Kemendikdasmen.

Jakarta. EDUKASIA.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan besaran anggaran Kemendikdasmen untuk Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 26 November 2025. Ia menegaskan bahwa dukungan parlemen memastikan program prioritas pendidikan dapat berjalan optimal di tahun depan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI atas komitmen, dukungan, dan pengawalan untuk memastikan program-program prioritas Kemendikdasmen mendapatkan keberpihakan penganggaran,” ujar Mendikdasmen.

Dalam postur anggaran pendidikan RAPBN 2026 yang tercantum di Nota Keuangan, Kemendikdasmen awalnya mendapatkan pagu Rp55 triliun, atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp757,82 triliun.

Komisi X kemudian menyetujui tambahan Rp400 miliar pada Rapat Kerja 15 September 2025, sehingga pagu meningkat menjadi Rp55,4 triliun. Melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 September 2025, pagu tersebut kembali disesuaikan menjadi Rp56,68 triliun. Angka itu lebih tinggi Rp1,68 triliun dari pagu awal dan naik Rp1,28 triliun dari hasil raker sebelumnya.

Dengan pagu final Rp56,68 triliun, Kemendikdasmen menyiapkan sederet program strategis. Alokasi terbesar mengalir ke Program Prioritas Presiden untuk pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan senilai Rp14,57 triliun.

Program Indonesia Pintar (PIP) menyusul dengan anggaran Rp13,83 triliun untuk 19,48 juta siswa. Di dalamnya termasuk perluasan PIP ke jenjang TK dengan sasaran 888 ribu siswa dan satuan biaya Rp450 ribu per tahun.

Aneka Tunjangan Guru Non ASN menerima porsi Rp14,13 triliun, mencakup Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, hingga insentif. Pemerintah juga menaikkan satuan biaya insentif guru non ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan.

Sisanya, Rp11,03 triliun, dialokasikan untuk program prioritas lain seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan talenta, peralatan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, hingga program kebahasaan.

Dukungan penguatan anggaran juga muncul dari berbagai fraksi. Perwakilan Partai Golkar, Agung Widyantoro, menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan anggaran pendidikan dan program Wajib Belajar 13 Tahun. Sementara itu, Fraksi PKB melalui Dedi Wahidi mengapresiasi perluasan PIP ke jenjang TK serta peningkatan alokasi PIP untuk SD dan SMP.