Kunjungan kerja Badan Gizi Nasional (BGN). Foto Pemprov Jabar.
Garut. EDUKASIA.ID - Pemerintah Kabupaten Garut menerima kunjungan kerja Badan Gizi Nasional (BGN) bersama perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kecamatan Tarogong Kidul sebagai bagian dari uji petik koordinasi strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin, 24 November 2025.
Sekda Garut, Nurdin Yana, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada proses evaluasi dan monitoring program MBG di daerah. Ia menyebut diskusi berlangsung intens dan menyentuh sejumlah aspek perbaikan.
“Tadi alhamdulillah kita berdiskusi banyak. Jadi, sementara mereka dari Bappenas juga ingin mengevaluasi sekaligus memberikan satu treatment dalam kerangka melengkapi kondisi eksisting, sehingga ke depan program MBG ini bisa terealisasi dengan sebaik-baiknya,” kata Nurdin Yana.
Sebagai tindak lanjut, Pemda Garut akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperdalam temuan yang muncul pada pertemuan hari ini. Tim Bappenas dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk memotret kondisi riil dan mengumpulkan data sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat.
Nurdin berharap kajian lapangan ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih berpihak kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga daerah bisa menjalankan peran secara optimal dalam upaya percepatan program MBG.
Dari sisi Bappenas, Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi, Mohammad Roudo, menyampaikan apresiasi kepada Garut yang menjadi salah satu lokasi terakhir dari total 14 wilayah uji petik.
“Kami memiliki 14 lokasi uji petik, salah satunya Garut,” ujarnya.
Roudo menjelaskan bahwa uji petik dilakukan bersama BGN untuk melihat implementasi MBG pada wilayah dengan karakter yang berbeda-beda.
“Nanti dari hasil uji petik ini kita melihat dari masing-masing wilayah apa yang berbeda, apa yang perlu ditekankan, dan tantangan yang dihadapinya seperti apa, serta rekomendasi perbaikannya seperti apa,” tambahnya.
Ia menegaskan MBG merupakan program besar nasional yang harus memiliki standar seragam, meskipun kondisi tiap daerah tidak sama. Bappenas selanjutnya akan menyelesaikan kajian, mendiseminasikan hasilnya, serta menyusun rekomendasi penguatan kebijakan atau bahkan desain baru yang lebih efektif.
Roudo berharap kunjungan lapangan yang akan dilakukan selama tiga hari, 24 hingga 26 November 2025, dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk penyempurnaan kebijakan MBG di Kabupaten Garut.



.png)



Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.