DPR: Kesejahteraan Guru Masih Jauh dari Layak

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina. Foto DPR.

EDUKASIA.ID - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti masih lebarnya ketimpangan kesejahteraan guru dan dosen di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Persoalan tersebut dinilai belum mendapat solusi konkret hingga kini.

Dalam pertemuan tersebut, para guru memaparkan langsung kondisi riil yang mereka hadapi di lapangan.

Menurut Selly, persoalan utama yang mencuat adalah rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik serta ketidakpastian status kerja.

Masih tingginya jumlah guru honorer, keterbatasan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta minimnya formasi ASN dinilai belum menjawab kebutuhan nyata di sekolah.

“Masih ada guru yang menerima gaji sekitar Rp125 ribu hingga Rp130 ribu per bulan. Dengan kondisi seperti itu, tentu sangat jauh dari standar kelayakan hidup,” demikian disampaikan Selly usai audiensi Baleg DPR RI dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Februari 2026.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga dialami guru di Pulau Jawa. Selly juga menyoroti kendala akses sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang masih dihadapi banyak guru, padahal data tersebut menjadi syarat penting dalam proses pengangkatan ASN.

“Kalau di wilayah dengan infrastruktur yang relatif memadai saja masih ada kendala, kita bisa membayangkan tantangan guru di daerah kepulauan dan wilayah terpencil,” katanya.

Selly menilai pembenahan dan sinkronisasi basis data guru menjadi prasyarat penting agar negara dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Hal tersebut mencakup kebijakan kesejahteraan maupun perlindungan tenaga pendidik.

Ia menegaskan negara wajib memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang layak bagi seluruh guru, tanpa bergantung pada status ASN.

Penataan formasi, perbaikan tata kelola, serta perhatian serius terhadap guru dengan penghasilan jauh di bawah standar kelayakan hidup harus menjadi prioritas, terutama di daerah.