Kemendikdasmen Perluas PIP dari TK hingga SMA

Program Indonesia Pintar (PIP). Foto Kemendikdasmen.

Jakarta. EDUKASIA.ID – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun melalui berbagai strategi, termasuk pemutakhiran data anak tidak sekolah (ATS), penguatan pendidikan inklusif, pemerataan guru, serta pemberian bantuan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan pada tahun 2026, Kemendikdasmen akan menyasar 191.697 ATS di seluruh Indonesia.

“Kami akan memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang TK/PAUD sampai SMA/SMK/MA, dengan sasaran total 19,48 juta siswa,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, 21 Januari 2026 lalu.

Fokus pada PAUD dan TK

Untuk memperkuat Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah menargetkan minimal satu TK di setiap desa. Tahun 2026, bantuan PIP akan disalurkan untuk 450 ribu murid TK per tahun, dengan total sasaran 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu agar anak-anak dapat tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan.

Selain itu, pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK/MA, PIP juga diberikan dengan rincian: SD 10.360.614 siswa, SMP 4.369.968 siswa, SMA 1.935.774 siswa, dan SMK 1.928.271 siswa.

Komisi I DPR RI dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 (9–11 Februari) merekomendasikan penanganan ATS berbasis pendataan akurat, termasuk melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nor Alam, mewakili Komisi V, menambahkan pentingnya pemutakhiran data, SDM, dan infrastruktur, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

“Perlu koordinasi dengan Kementerian Agama untuk rekonsiliasi data, penguatan kapasitas operator Dapodik termasuk kajian insentif, serta dukungan infrastruktur,” ujarnya.

Berdasarkan Susenas BPS 2025, terdapat 2.922.607 anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah, terutama di kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 2.009.918 anak. Angka ini turun dari 4,08 juta anak pada 2020, meski sempat naik menjadi 4,08 juta pada 2022.

Beberapa alasan utama ATS antara lain merasa pendidikan sudah cukup (21,78%), tidak ada biaya (20,35%), dan sudah bekerja (16,75%). Faktor lain termasuk menikah, disabilitas, jarak jauh, mengurus rumah tangga, dan perundungan.

Pendidikan Nonformal untuk ATS

Selain PIP, Kemendikdasmen juga menyediakan pendidikan nonformal berupa kursus Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, kemandirian, kesiapan kerja, dan kewirausahaan.

Periode 2022-2025, sebanyak 233.889 peserta mengikuti PKK dan PKW. Pada 2025, tercatat 22.791 peserta, dengan 78,64% berhasil bekerja atau memulai usaha satu tahun setelah program selesai. Tahun 2026, sasaran PKK 12.780 orang dan PKW 8.730 orang.