Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 di Jakarta, Rabu 29 April 2026. Foto ist.
Jakarta. EDUKASIA.ID - Kementerian Agama menargetkan penuntasan sertifikasi ratusan ribu guru dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik.
Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 di Jakarta, Rabu 29 April 2026.
“Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu 2 tahun. Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kita proyeksikan untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas TPG,” ujar Menag.
Selain percepatan sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), Kemenag juga menyiapkan langkah peningkatan kesejahteraan, termasuk percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan penyesuaian insentif bagi guru non-sertifikasi.
“Alhamdulilah, keikutsertaan PPG dalam jabatan pada 2025 meningkat tajam, mencapai 700%. Jika tahun 2024 ada 29.933 guru ikut PPG dalam Jabatan, tahun 2025 mencapai 206.411 guru,” lanjutnya.
Untuk guru non-sertifikasi yang belum inpassing, Kemenag mengusulkan penyesuaian bantuan insentif setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kebijakan ini diproyeksikan menyasar 467.809 guru dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp12,76 triliun.
Saat ini, jumlah guru binaan Kemenag mencapai 1.157.050 orang. Dari jumlah itu, 68,8 persen merupakan guru non-ASN yang mayoritas bertugas di madrasah.
“Data ini menunjukkan satu hal yang fundamental tentang kontribusi Guru Non-ASN yang sangat tinggi. Karenanya, kebijakan tata kelola guru ke depan fokus pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme mereka,” sebut Menag.
Terkait pengangkatan PPPK, Kemenag terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar guru honorer madrasah mendapat formasi.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk mengusulkan formasi agar guru Honorer madrasah dapat diangkat menjadi CPPPK,” ungkapnya.
Pencairan TPG
Menag juga menyampaikan progres pencairan TPG. Hingga Maret 2026, penyaluran TPG Pendidikan Agama Islam (PAI) periode Januari–Februari telah mencapai 87,4 persen.
“Bagi yang masih dalam proses, saya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk mempercepat verifikasi dokumen dan transfer bank agar tidak ada lagi guru yang harus menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Sementara itu, pencairan TPG Madrasah Non-ASN telah mencapai 100 persen secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Adapun pencairan TPG Madrasah ASN masih berlangsung bertahap di sejumlah daerah.
Menutup pernyataannya, Menag menegaskan komitmen Kemenag dalam memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.
“Kami juga dengan tegas menolak aspirasi yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), karena madrasah adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” tandasnya.



.png)


Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.