Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin. Foto Kemenag.
Jakarta. EDUKASIA.ID - Pemerintah resmi memberlakukan Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi mulai 1 April 2026.
Salah satu aturan yang diterapkan adalah skema work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Namun di balik kebijakan tersebut, penekanan utama justru ada pada perubahan pola kerja aparatur sipil negara agar lebih adaptif tanpa meninggalkan kontrol dan profesionalisme.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa esensi kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas, melainkan transformasi budaya kerja.
"Perlu digarisbawahi, WFH ini bukan Work From Anywhere. Artinya, pegawai benar-benar bekerja dari rumah dengan status standby," ujar Kamaruddin Amin saat memimpin rapat koordinasi internal terkait efektivitas kinerja bersama pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam arahannya, ia menyoroti bahwa sistem kerja dari rumah justru menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam skema birokrasi modern.
Setiap atasan langsung diminta menyusun pola kerja yang terstruktur agar kinerja tetap terukur meskipun tidak ada tatap muka secara fisik.
Selain itu, aspek kedisiplinan juga menjadi perhatian, terutama dalam hal kesiapan pegawai saat dihubungi.
"Dipastikan ponsel seluruh staf harus aktif. Ketika dihubungi oleh pimpinan, mereka harus siap. Tidak ada alasan tidak merespons dengan dalih sedang WFH. Kedisiplinan digital ini menjadi kunci keberhasilan pola kerja baru ke depan," tegasnya.
Rapat tersebut juga membahas penguatan tata kelola administrasi di lingkungan Kemenag agar tetap selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku.
Seluruh biro diminta memastikan setiap kebijakan administrasi tetap berada dalam koridor regulasi guna mencegah terjadinya maladministrasi.
Adapun hasil rapat diharapkan dapat menjadi fondasi penguatan kinerja birokrasi Kemenag yang lebih lincah dan responsif, sekaligus tetap menjunjung tinggi integritas dalam melayani umat pascaramadan.
Salah satu aturan yang diterapkan adalah skema work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Namun di balik kebijakan tersebut, penekanan utama justru ada pada perubahan pola kerja aparatur sipil negara agar lebih adaptif tanpa meninggalkan kontrol dan profesionalisme.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa esensi kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas, melainkan transformasi budaya kerja.
"Perlu digarisbawahi, WFH ini bukan Work From Anywhere. Artinya, pegawai benar-benar bekerja dari rumah dengan status standby," ujar Kamaruddin Amin saat memimpin rapat koordinasi internal terkait efektivitas kinerja bersama pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam arahannya, ia menyoroti bahwa sistem kerja dari rumah justru menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam skema birokrasi modern.
Setiap atasan langsung diminta menyusun pola kerja yang terstruktur agar kinerja tetap terukur meskipun tidak ada tatap muka secara fisik.
Selain itu, aspek kedisiplinan juga menjadi perhatian, terutama dalam hal kesiapan pegawai saat dihubungi.
"Dipastikan ponsel seluruh staf harus aktif. Ketika dihubungi oleh pimpinan, mereka harus siap. Tidak ada alasan tidak merespons dengan dalih sedang WFH. Kedisiplinan digital ini menjadi kunci keberhasilan pola kerja baru ke depan," tegasnya.
Rapat tersebut juga membahas penguatan tata kelola administrasi di lingkungan Kemenag agar tetap selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku.
Seluruh biro diminta memastikan setiap kebijakan administrasi tetap berada dalam koridor regulasi guna mencegah terjadinya maladministrasi.
Adapun hasil rapat diharapkan dapat menjadi fondasi penguatan kinerja birokrasi Kemenag yang lebih lincah dan responsif, sekaligus tetap menjunjung tinggi integritas dalam melayani umat pascaramadan.
.png)
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.