Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. Foto PKS.
Jakarta. EDUKASIA.ID - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang tetap mewajibkan guru ASN menjalankan pembelajaran tatap muka di sekolah, meski sebagian ASN di sektor lain menerapkan work from home (WFH).
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan nasional di tengah berbagai penyesuaian kebijakan kerja.
“Keputusan pembelajaran tetap dilaksanakan tatap muka dan kehadiran penuh guru selama hari efektif belajar sekolah mencerminkan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan. Pembelajaran tatap muka masih menjadi fondasi utama dalam mendorong capaian kompetensi akademik sekaligus meningkatkan kualitas karakter peserta didik,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu, 1 April 2026.
Ia menilai, pembelajaran langsung di kelas masih menjadi metode paling efektif untuk meningkatkan capaian belajar siswa. Selain itu, interaksi antara guru dan peserta didik juga dinilai lebih optimal dibandingkan sistem daring.
Kurniasih menyinggung pengalaman pembelajaran jarak jauh sebelumnya yang dinilai memiliki sejumlah keterbatasan. Mulai dari pemahaman materi, interaksi sosial, hingga pembentukan karakter siswa.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran tatap muka.
Di sisi lain, Kurniasih mendorong adanya koordinasi lintas kementerian agar implementasi kebijakan berjalan seragam di seluruh daerah. Ia menyebut perlunya sinergi antara Kemendikdasmen, Kemenag, serta Kemenko PMK.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar proses belajar berlangsung aman dan efektif.
Kemudian, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dinilai penting agar pembelajaran semakin adaptif dan berkualitas.
Selain aspek pembelajaran, Kurniasih juga menyoroti pentingnya layanan administrasi berbasis digital untuk menunjang efisiensi tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut agar kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah dinamika kebijakan nasional.
“Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia dalam visi dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Karena itu, seluruh elemen kebijakan perlu saling menguatkan agar tujuan besar tersebut dapat tercapai,” tambahnya.
Menurut Kurniasih, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga kualitas dan relevansi pembelajaran.
“Dengan komitmen bersama dan penguatan kebijakan yang terintegrasi, pendidikan Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global,” tutup Kurniasih.
“Keputusan pembelajaran tetap dilaksanakan tatap muka dan kehadiran penuh guru selama hari efektif belajar sekolah mencerminkan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan. Pembelajaran tatap muka masih menjadi fondasi utama dalam mendorong capaian kompetensi akademik sekaligus meningkatkan kualitas karakter peserta didik,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu, 1 April 2026.
Ia menilai, pembelajaran langsung di kelas masih menjadi metode paling efektif untuk meningkatkan capaian belajar siswa. Selain itu, interaksi antara guru dan peserta didik juga dinilai lebih optimal dibandingkan sistem daring.
Kurniasih menyinggung pengalaman pembelajaran jarak jauh sebelumnya yang dinilai memiliki sejumlah keterbatasan. Mulai dari pemahaman materi, interaksi sosial, hingga pembentukan karakter siswa.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran tatap muka.
Di sisi lain, Kurniasih mendorong adanya koordinasi lintas kementerian agar implementasi kebijakan berjalan seragam di seluruh daerah. Ia menyebut perlunya sinergi antara Kemendikdasmen, Kemenag, serta Kemenko PMK.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar proses belajar berlangsung aman dan efektif.
Kemudian, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dinilai penting agar pembelajaran semakin adaptif dan berkualitas.
Selain aspek pembelajaran, Kurniasih juga menyoroti pentingnya layanan administrasi berbasis digital untuk menunjang efisiensi tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut agar kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah dinamika kebijakan nasional.
“Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia dalam visi dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Karena itu, seluruh elemen kebijakan perlu saling menguatkan agar tujuan besar tersebut dapat tercapai,” tambahnya.
Menurut Kurniasih, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga kualitas dan relevansi pembelajaran.
“Dengan komitmen bersama dan penguatan kebijakan yang terintegrasi, pendidikan Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global,” tutup Kurniasih.
.png)
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.