Hari Pendidikan Nasional: Di Persimpangan Relevansi dan Hakikat Pendidikan

Foto: pixabay

Penulis: Ari Irfan Fahruddin

EDUKASIA.ID - Hari ini, kita kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional (02/05/2026). Nama Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kembali disebut, dengan semboyan “memanusiakan manusia” yang kembali digaungkan. Namun di saat yang bersamaan, beberapa waktu yang lalu, negara justru merancang kebijakan yang berpotensi melakukan hal sebaliknya: menyeragamkan arah pendidikan berdasarkan selera industri.

Rencana pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri terdengar modern, efisien, bahkan visioner. Tapi justru di situlah masalahnya. Kebijakan ini terlalu percaya diri menyederhanakan persoalan yang kompleks.

Alih-alih memperbaiki sistem pendidikan, malah justru kita sedang berisiko mereduksinya.

Data yang Dipakai, Logika yang Dipaksakan

Argumen utama dalam kebijakan ini mungkin memang agaknya terdengar sederhana, karena banyaknya lulusan yang tidak terserap di dunia kerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi masih berada di kisaran lebih dari 5%, yang artinya dengan ratusan ribu penganggur terdidik setiap tahunnya.

Namun, seperti yang sebutkan dalam Higher Education Policy oleh Ulrich Teichler (2015), fenomena graduate unemployment tidak bisa direduksi hanya pada ketidaksesuaian program studi. Akan tetapi juga merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem pendidikan, struktur ekonomi, dan dinamika pasar kerja.

Dengan kata lain, masalah tersebut menjadi masalah yang sistemik—bukan semata kurikuler.

Jadi, jika diibaratkan dalam hal ini, menutup prodi ibarat memperbaiki jam rusak dengan membuang jarumnya.

Industri Hari Ini, Pendidikan Besok?

Kata “relevan” terdengar sangat objektif, namun sebenarnya ia sangat kontekstual dan temporal.

Menurut Ronald Barnett dalam Higher Education Research and Development (2004) menekankan bahwa universitas memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga terhadap unknown futures—masa depan yang belum dapat diprediksi.

Jika pendidikan hanya diarahkan pada kebutuhan industri hari ini, maka ia kehilangan fungsi antisipatifnya. 

Bisa dikatakan, kita tidak sedang mempersiapkan masa depan—kita hanya sedang mengejar masa lalu yang terus bergerak.

Kampus Bukan Pabrik, Mahasiswa Bukan Produk

Ada kecenderungan global yang juga dikritik oleh banyak akademisi: komersialisasi pendidikan tinggi.

Henry Giroux (2014) menyebutkan bahwa fenomena ini sebagai neoliberalization of higher education, di mana universitas dipaksa tunduk pada logika pasar dan efisiensi ekonomi.

Dampaknya jelas, pendidikan direduksi menjadi pelatihan kerja, mahasiswa menjadi “human capital”, dan ilmu pengetahuan diukur berdasarkan nilai ekonominya semata.

Dalam konteks ini, kebijakan penutupan prodi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia bagian dari arus besar yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen ekonomi—bukan ruang emansipasi.

Normalisasi Kebijakan yang Berbahaya

Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika pendekatan ini menjadi sebuah kebijakan normal. Atau dengan bahasa yang lain layaknya hal yang dinormalisasi.

Hari ini, bisa jadi membuat kebijakan dengan menutup prodi karena tidak relevan. Besok mungkin menutup bidang ilmu lain dengan alasan tidak produktif secara ekonomi. Lusa, pendidikan bisa sepenuhnya dikendalikan oleh logika pasar.

Padahal, seperti yang diingatkan oleh Martha Nussbaum dalam bukunya Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010), jika pendidikan hanya berfokus pada keterampilan teknis, kita hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang efisien secara ekonomi, namun tidak mampu berpikir kritis tentang kebijakan publik atau mempertanyakan ketidakadilan.

Jika dimensi tersebut hilang, yang terancam bukan hanya pendidikan, akan tetapi juga pada kualitas masyarakat itu sendiri.

Hari Pendidikan Nasional yang Ironis

Ironinya, semua ini terjadi tepat di beberapa hari menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Hari yang seharusnya menjadi ruang refleksi tentang kemerdekaan berpikir justru diwarnai dengan kebijakan yang berpotensi membatasi arah berpikir itu sendiri.

Kita merayakan kebebasan, tetapi merancang penyeragaman.
Kita memuji keberagaman ilmu, tetapi mempertimbangkan untuk menyederhanakannya.

Selanjutnya, langkah yang terbaik adalah dengan menutup atau berbenah?

Pertanyaan yang seharusnya diajukan negara bukanlah: prodi mana yang harus ditutup?

Melainkan:
mengapa lulusan kita belum siap?
mengapa industri belum cukup kuat menyerap mereka?
dan mengapa kampus belum menjadi pusat inovasi yang hidup?

Seperti yang disarankan dalam berbagai studi pendidikan tinggi, solusi yang lebih berkelanjutan adalah revitalisasi kurikulum, penguatan kompetensi transversal (critical thinking, adaptability), dan kolaborasi lintas disiplin—bukan eliminasi.

Pendidikan atau Produksi?

Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal kebijakan pendidikan. Ini soal cara kita memandang manusia.

Hari Pendidikan Nasional seharusnya mengingatkan bahwa pendidikan adalah ruang untuk kemungkinan, bukan sekadar kepastian.

Dan setiap kali kita menutup satu program studi atas nama relevansi yang sempit, kita mungkin tidak hanya menutup satu bidang ilmu—tetapi juga satu kemungkinan masa depan.