Begini Cara Jateng Kejar Target Wajib Belajar 13 Tahun

Bunda PAUD Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin. Foto Pemrov Jateng.

SEMARANG. EDUKASIA.ID - Upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini terus digenjot Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain meningkatkan jumlah peserta didik, pemprov juga fokus memperkuat kualitas layanan dan tenaga pendidik sebagai bagian dari dukungan terhadap program wajib belajar 13 tahun.

Bunda PAUD Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengatakan pengembangan layanan PAUD menjadi salah satu langkah penting untuk menyiapkan generasi masa depan. Salah satu program yang kini disiapkan adalah PAUD Emas atau PAUD Berbasis Masyarakat untuk Generasi Indonesia Emas.

Program tersebut merupakan implementasi visi "Ngopeni Bocah, Nglakoni Wajib Setahun Prasekolah" yang diusung Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Melalui program itu, akses pendidikan prasekolah diharapkan semakin luas dan merata.

Menurut Nawal, keberhasilan layanan PAUD di Jawa Tengah tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat. Sebab, sekitar 90 persen satuan PAUD yang ada saat ini masih dikelola oleh pihak swasta dan tumbuh dari inisiatif warga.

"Pada saat ini 90 persen PAUD di Jawa Tengah masih didominasi pihak swasta. Sehingga kita menghadirkan program PAUD yang tumbuh dari bawah, dari swadaya masyarakat," katanya saat menghadiri kegiatan Praktik Pembelajaran Mendalam, Coding, dan Robotic bagi tenaga pendidik PAUD di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu, 3 Juni 2026.

Keterlibatan masyarakat itu dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan angka partisipasi anak usia dini. Dalam satu tahun terakhir, jumlah anak usia 0-6 tahun yang mengikuti layanan PAUD naik dari 47 persen pada 2024 menjadi 53 persen pada 2025.

Nawal mencontohkan salah satu lembaga yang berkembang berkat dukungan warga adalah PAUD Tirta Kenanga di Semarang Barat. Operasional lembaga tersebut berjalan dari hasil swadaya masyarakat setempat.

"Ternyata setelah kami berkunjung ke daerah-daerah, banyak PAUD dari swadaya masyarakat. Seperti PAUD Tirta Kenanga di Semarang Barat ini, dibiayai dari air sumur artetis hasil penjualan masyarakat setempat," ungkapnya.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga melihat potensi besar Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk memperluas layanan pendidikan anak usia dini. Saat ini terdapat 49.149 Posyandu yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Transformasi Posyandu yang mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinilai membuka ruang baru bagi layanan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, Posyandu juga dapat menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak usia dini.

"(Sebanyak) 49.000 Posyandu, ini angka yang sangat luar biasa. Maka pelayanan posyandu itu bukan hanya menimbang bayi, tapi juga mengabdikan tenaga untuk pembelajaran anak usia dini," ujar Ketua TP Posyandu Jateng tersebut.

Sementara itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Jawa Tengah saat ini memiliki 27.628 satuan PAUD dengan total 57.208 guru yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Untuk mendukung penguatan kompetensi guru, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kerja sama itu meliputi pemberian beasiswa bagi guru PAUD hingga penyusunan modul pembelajaran untuk program PAUD Emas.

"Modul sudah hampir selesai untuk PAUD Emas. Kami bekerja sama dengan UNS, yang nantinya kemudian akan kita launching beberapa bulan berikutnya," beber Nawal.

Atas komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Gubernur Ahmad Luthfi menerima penghargaan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta, 25 Mei 2026 lalu.