UGM Ungkap Wilayah RI yang Lebih Rentan Hadapi Kemarau Panjang

Kekeringan. Foto: BPBD Purworejo.

Yogyakarta, EDUKASIA.ID - Indonesia berpotensi menghadapi periode kemarau yang lebih panjang akibat ancaman El Niño kuat yang muncul bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai El Niño 2026 dapat berkembang menjadi kategori kuat. Peluang fenomena tersebut meningkat menjadi amat kuat bahkan mencapai 75 persen pada Agustus hingga Oktober.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., mengatakan kombinasi El Niño dan IOD positif dapat memperbesar dampak terhadap curah hujan di Indonesia.

“Kedua fenomena ini memberi dampak berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Ketika kedua fenomena tersebut berkembang secara bersamaan, maka efeknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” jelasnya saat diwawancarai, Senin, 10 Agustus 2026, dikutip dari laman resminya.

El Niño dan IOD Bisa Perpanjang Musim Kemarau

Menurut Emilya, berkurangnya curah hujan dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih lama. Awal musim hujan juga berpotensi mengalami kemunduran.

Meski demikian, dampaknya tidak otomatis sama di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis seperti lokasi, pola monsun, topografi, bentuk lahan, serta kondisi hidrologis dan geologis ikut menentukan tingkat risikonya.

“El Niño Godzilla sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai fenomena iklim yang ekstrem, tetapi juga sebagai alarm untuk melihat bagaimana setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda,” tegasnya.

Emilya menjelaskan wilayah dengan pola iklim monsoonal cenderung memiliki risiko lebih besar. Wilayah tersebut mencakup sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia.

“Adapun wilayah bertipe monsoonal antara lain sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia. Sebaliknya, wilayah yang memiliki pola hujan atau klimatologi ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi periode kering.” terangnya.

Kondisi geologi juga berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah menghadapi kekeringan. Wilayah yang memiliki cadangan air tanah luas dinilai lebih mampu menghadapi periode kering dibandingkan kawasan dengan batuan gamping atau kawasan karst.

“Wilayah monsoonal dan karst memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pertanian jika mengalami penambahan periode kering,” tuturnya.

Kekeringan Bisa Ganggu Air dan Ketahanan Pangan

Ancaman tidak berhenti pada berkurangnya curah hujan. Kekeringan yang berlangsung panjang dapat menekan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat maupun pertanian.

Kawasan perkotaan dan pertanian intensif menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena memiliki kebutuhan air tinggi. Ketika cadangan air menurun, tekanan terhadap sumber daya air juga semakin besar.

Emilya menilai dampak paling mengkhawatirkan adalah efek berantai antara kekeringan, krisis air dan ketahanan pangan.

Berkurangnya air irigasi dapat mengganggu pola tanam. Produktivitas pertanian berisiko turun dan kemungkinan gagal panen meningkat.

“Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, persoalan yang awalnya berkaitan dengan cuaca dan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, hingga ketahanan wilayah,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan berbasis wilayah. Informasi mengenai daerah yang paling rentan, kelompok yang terdampak dan sumber daya yang tersedia diperlukan untuk menentukan langkah penanganan.

UGM Dorong Pemerintah Antisipasi Sejak Awal

Potensi kekeringan disebut dapat berlangsung hingga awal 2027. Emilya mendorong pemerintah tidak hanya menunggu hingga dampak kekeringan muncul, tetapi mulai mengambil langkah berdasarkan informasi cuaca dan iklim.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan kalender tanam, memilih komoditas atau varietas yang lebih tahan kekeringan, mengatur distribusi air irigasi dan menyiapkan cadangan air.

“Pada saat kondisi kekeringan yang sangat panjang, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah pendekatan dari respons setelah terjadi kekeringan menjadi antisipasi berbasis informasi iklim,” tuturnya.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan air. Di antaranya waduk, kolam retensi dan sistem pemanenan air hujan.

Langkah tersebut perlu dibarengi perlindungan daerah tangkapan air serta pemetaan risiko berdasarkan karakteristik setiap wilayah.

Dengan begitu, kebijakan penanganan kekeringan dapat disesuaikan dengan tingkat kerentanan masing-masing daerah.

“Menghadapi El Niño bukan hanya bagaimana kita menghadapi kekeringan ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana kita menggunakan informasi iklim untuk bertindak lebih awal,” pungkas Emilya.