Guru Ngaji dan Marbot Masjid di Jateng Diusulkan Dapat Jaminan Kesehatan

Pertemuan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati di Semarang. Foto Pemrov Jateng.

SEMARANG, EDUKASIA.ID - Pemprov Jawa Tengah mengusulkan guru ngaji dan marbot masjid masuk sebagai penerima jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Usulan tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati di Semarang, Senin, 9 November 2026.

Sutopo mengatakan, masih banyak kelompok masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan kesehatan. Guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, pemerintah perlu memetakan kembali penerima bantuan agar anggaran yang tersedia bisa menjangkau masyarakat yang belum terlindungi.

Sutopo juga mendorong keterlibatan masyarakat, lembaga filantropi, dan perusahaan untuk mendukung pembiayaan JKN.

“Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut usulan tersebut. Dia menyatakan Pemprov Jateng akan mengupayakan jaminan kesehatan bagi guru ngaji dan marbot masjid.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab mengatakan, Pemprov Jateng menyiapkan dua skema pembiayaan, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Pemprov Jateng juga menemukan potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU. Hal ini terjadi karena kebutuhan pembiayaan untuk sejumlah kelompok berkurang, termasuk peserta yang sebelumnya mendapat perlindungan selama pandemi COVID-19.

Dari evaluasi tersebut, terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar. Dana itu berpotensi dialihkan untuk membiayai jaminan kesehatan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan.

Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu sasaran perluasan kepesertaan JKN tersebut.

Pemprov Jateng berharap langkah ini dapat memperluas perlindungan kesehatan, terutama bagi pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum terakomodasi.