Pemerintah Ubah Lagi Sistem Penjurusan SMA, Guru dan Siswa Jadi Korban

Kegiatan belajar dan mengajar. Foto Kemendikdasmen.

EDUKASIA.ID - Rencana pemerintah menghidupkan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA menuai kritik.

Akademisi pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan, menilai kebijakan tersebut justru menjadi langkah mundur dan menunjukkan belum adanya arah pendidikan nasional yang konsisten.

Menurut Edi, pemerintah seharusnya mengevaluasi kelemahan penerapan sistem sebelumnya, bukan kembali menerapkan pola penjurusan lama.

“Menurut saya sebenarnya itu menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah tidak punya visi pendidikan yang jelas, tidak punya blueprint pendidikan yang jelas,” ujar Edi Subkhan kepada NU Online, Rabu, 11 November 2026.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan rencana pembukaan kembali jurusan di SMA mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan ini disebut bertujuan memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum memasuki perguruan tinggi.

“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Edi menilai perubahan kebijakan yang berulang membuat sekolah harus terus menyesuaikan diri. Guru dan siswa menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

“Kebijakan yang selalu gonta-ganti itu, yang menjadi korban kan memang selalu guru dan siswa di sekolah begitu ya, karena ketidakjelasan dari politik kebijakan pendidikan di atas,” katanya.

Ia menjelaskan, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dalam Kurikulum Merdeka sebelumnya dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada siswa dalam memilih mata pelajaran. Pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan minat dan rencana pendidikan setelah lulus SMA.

Edi tidak menampik pelaksanaan sistem tersebut masih memiliki kekurangan, terutama dalam keterkaitannya dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Namun, persoalan implementasi semestinya diselesaikan dengan perbaikan, bukan mengembalikan sistem lama secara keseluruhan.

“Ketika problem di masa sebelumnya itu ada pada wilayah implementasi, sebenarnya maka hal yang bisa dilakukan sebenarnya kan memperbaiki implementasinya itu. Jadi bukan kemudian mengembalikan pada gagasan yang ada sebelumnya lagi yang sudah dievaluasi dan diperbaiki gitu ya,” katanya.

Menurut Edi, pemerintah juga perlu menelusuri lebih jauh informasi mengenai siswa yang dianggap belum memiliki dasar keilmuan memadai saat memasuki perguruan tinggi. Informasi tersebut tidak bisa langsung dijadikan alasan untuk menghidupkan kembali tiga jurusan.

“Kebijakan untuk mengembalikan penjurusan di SMA menjadi tiga IPA, IPS, dan Bahasa itu menurut saya juga sekadar responsif saja. Misalnya mendengarkan satu, dua informasi bahwa anak-anak yang studi lanjut di perguruan tinggi itu tidak punya dasar keilmuan yang memadai. Nah, itu kan informasi yang perlu dicari datanya, perlu digali lebih jauh. Maka kemudian mengapa mereka tidak memiliki basis keilmuan yang jelas sesuai dengan program studi yang mereka pilih. Nah, bisa jadi memang pilihan di SMA-nya keliru atau tidak memadai. Nah, itu kan berarti ada pada wilayah implementasi. Nah, itu sebenarnya yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Ia kemudian membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan sejumlah negara lain. Menurutnya, negara seperti Australia, Singapura, Selandia Baru, Inggris, dan Finlandia tidak menerapkan penjurusan yang terlalu kaku.

Siswa tetap diwajibkan mengambil mata pelajaran dasar. Setelah itu, mereka mendapat kesempatan mendalami bidang tertentu dan memilih mata pelajaran sesuai kebutuhan.

“Kalau kita perbandingkan dengan di banyak negara-negara maju, misalnya ada di Australia, Singapura, New Zealand, Inggris, Finlandia, nggak ada penjurusan yang sekaku itu, jadi lebih fleksibel. Ada mata pelajaran yang sifatnya memang dasar yang wajib diambil dan itu generik sifatnya. Terus kemudian nanti pada jenjang berikutnya sifatnya pendalaman, nah setelah itu ada pilihan-pilihan yang bisa diberikan secara lebih fleksibel,” terangnya.

Edi juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan sistem peminatan di SMA dengan aturan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Tanpa koordinasi antarkementerian, kebijakan baru berisiko menyulitkan siswa ketika memilih program studi.

“Sementara tidak semudah itu, karena ketika bicara soal peminatan dan penjurusan di SMA, kan berarti juga berbicara harus inline itu dengan bagaimana sistem yang ada di perguruan tinggi untuk bisa menerima itu. Kalau ini tidak juga dibicarakan, karena sekarang kementeriannya kan beda, ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, maka juga justru akan merugikan siswa itu sendiri. Jadi bukan sekadar membingungkan, tapi juga merugikan siswa untuk studi lanjut,” kata Edi.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menentukan format penjurusan baru. Evaluasi terhadap sistem sebelumnya harus dilakukan berdasarkan data dan kajian ilmiah agar akar persoalan dapat diketahui.

“Kalau pemerintah itu mau sabar, dalam arti mengikuti nalar pikir saintifik, berpikir secara ilmiah, mengembangkan kebijakan itu berdasarkan pada telaah ilmiah, berbasis data, informasi gitu, maka sebenarnya kita bisa belajar dari apa yang menjadikan sistem mata pelajaran pilihan di periode Nadiem Makarim itu belum bisa berjalan secara optimal, apa kelemahannya, dan itu kemudian bisa dicari akar masalahnya, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. Itu satu,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah diminta mempelajari praktik pendidikan di negara lain yang dinilai lebih fleksibel. Edi menyebut sejumlah negara dengan capaian pendidikan tinggi tidak membatasi siswa dalam tiga kelompok jurusan.

“Yang kedua, kita sebenarnya juga bisa mengetahui bahwa di negara-negara yang lain itu trennya memang bukan penjurusan secara kaku seperti itu. Tapi ada mata pelajaran yang sifatnya wajib, terus kemudian nanti ada pendalaman, dan ada pilihan yang lebih fleksibel. Dan ini menjadi tren yang ada di banyak negara-negara maju, yang kalau kita mau mendasarkan kategori majunya itu dari misalnya peringkat di PISA, ya memang negara-negara maju seperti China, Jepang, Korea, Singapura, Finlandia, dan Australia, dan seterusnya, memang seperti itu. Jadi, tidak dibagi secara kaku menjadi tiga: IPA, IPS, dan Bahasa,” ujarnya.

Lebih jauh, Edi menjelaskan pembagian IPA, IPS, dan Bahasa berasal dari klasifikasi keilmuan klasik yang memisahkan sains, ilmu sosial, dan humaniora. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini semakin banyak menggabungkan berbagai disiplin.

Sistem tiga jurusan, menurutnya, hanya cocok untuk mengelompokkan bidang studi yang masuk dalam kategori tersebut. Misalnya, kimia, fisika, dan biologi pada rumpun sains serta sosiologi, antropologi, dan sejarah pada rumpun sosial.

Padahal, sejumlah program studi berkembang dengan menggabungkan beberapa bidang ilmu sekaligus. Psikologi menjadi salah satu contohnya

“Nah, tapi di sisi yang lain ada rumpun-rumpun keilmuan yang berkembang secara interdisiplin, lintas disiplin, transdisiplin keilmuan. Ada jurusan-jurusan, prodi yang tidak hanya bisa secara tepat dikategorisasikan dalam ketiga rumpun klasifikasi keilmuan tadi itu. Psikologi misalnya, itu ya dia mix itu antara sains terus kemudian sosiologi, sosial, dan humaniora,” ujarnya.

Hal serupa juga terlihat pada bidang desain dan seni yang tidak selalu dapat ditempatkan dalam satu kelompok keilmuan. Edi khawatir sistem penjurusan yang kaku justru membatasi bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke bidang-bidang lintas disiplin.

“Jadi memang ini kalau menurut saya sekali lagi kemunduran, karena tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksistensi dari prodi atau jurusan yang ada,” pungkasnya.