Pemuda – Ujian nasional (UN) adalah even evaluasi penghujung kelas. namun sering dalam UN muncul isu kecurangan.
Agar UN berintegritas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerapkan deteksi isu kecurangan UN.
Sistem ini akan mendeteksi, jika ada sekolah yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba memperoleh nilai ujian nasional bagus, maka faktor kecurangannya dapat terlihat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto menjelaskan ini saat jumpa pers di acara rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK), di Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015).
"Empat tahun lalu kami sudah terapkan ini. Insya Allah dapat menghindari kebocoran dan kecurangan dalam pelaksanaan UN,” kata Hadi.
ia menambahkan, bahwa dengan deteksi tersebut daerah yang melakukan kecurangan dapat terlihat. “Kami juga telah sampaikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota bahwa kecurangan apapun yang anda lakukan pasti akan terlihat. Alhamdullilah kejujuran telah kami utamakan,” lanjutnya.
Terkait persiapan pelaksanaan UN di Provinsi Jawa Tengah, Hadi menyatakan siap untuk melaksanakannya. Peserta UN dan Ujian Sekolah untuk sekolah dasar (SD) akan diikuti sekitar 1,5 juta orang peserta.
Anggaran pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD telah dipersiapkan melalui Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
Adapun prosentasi konten soal dibagi, yaitu sebanyak 25 persen dipersiapkan dari pusat, dan 75 persen dipersiapkan oleh guru-guru daerah sendiri.
Untuk masalah logistik pengiriman, Hadi mengungkapkan bahwa pengiriman naskah soal ujian nasional Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dapat terlayani dengan baik.
Menurutnya, hambatan tetap ada. Namun karena komunikasi dengan kementerian berjalan dengan baik, maka hambatan tersebut dapat teratasi. “Kami sebagai pelayan masyarakat, akan bekerja dengan keras supaya menjadi pelayan yang baik bagi pelaksana ujian sekolah maupun ujian nasional. Insya allah anak kami di Jawa Tengah akan terlayanani dengan baik,” pungkas Hadi.
