Gubernur Jabar Tegaskan Dunia Kedokteran Bukan Tempat Perundungan

Seminar Nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, dan Tindakan Penyalahgunaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Foto Kemkes.

EDUKASIA.ID - RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menggelar Seminar Nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, dan Tindakan Penyalahgunaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Jumat, 22 Agustus 2025.

Bertempat di Aula Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung, acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, akademisi, rumah sakit pendidikan, hingga tokoh legislatif dan aparat penegak hukum.

Seminar ini menjadi panggung diskusi terbuka soal masalah klasik yang selama ini banyak dibisikkan tapi jarang dibahas secara gamblang: perundungan, nepotisme, gratifikasi, hingga kekerasan seksual di dunia kedokeran.

Gubernur Jabar Soroti Biaya Pendidikan Dokter yang Mencekik

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak ragu menyoroti masalah serius yang membelit pendidikan dokter spesialis saat ini.

“Problem perundungan, nepotisme, dan korupsi itu bukan barang baru, hanya dulu tidak pernah dibicarakan. Di dunia kedokteran sekarang, bukan hanya soal pendidikan yang sulit, tapi juga biaya yang tinggi,” kata Dedi dalam sambutannya, dikutip laman Kemkes.

Ia menilai hanya kalangan tertentu yang bisa melanjutkan ke jenjang spesialis, karena biaya yang tidak ramah bagi rakyat kebanyakan.

"Akhirnya hanya orang-orang dari keluarga kaya yang bisa melanjutkan ke spesialis. Padahal, bangsa ini butuh dokter pengabdi, bukan hanya dokter dari kelas tertentu,” tegasnya.

Sebagai solusi konkret, Pemprov Jabar tengah menyiapkan program beasiswa pendidikan dokter spesialis melalui APBD 2026. Beasiswa ini ditujukan bagi dokter umum yang sudah mengabdi di rumah sakit pemerintah.

Tak hanya itu, Dedi juga menyebut bakal ada penjaringan calon dokter sejak masa SMA. Tujuannya, membentuk generasi dokter yang tidak hanya cerdas, tapi juga berintegritas dan berjiwa kebangsaan.

“Ke depan, jangan ada lagi bully, jangan ada lagi pemerasan, jangan ada lagi sikap arogan senior kepada junior. Dunia kedokteran adalah dunia pengabdian, bukan dunia penindasan,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan buka-bukaan soal tingginya laporan praktik bullying yang diterima pihaknya.

"Bullying bukan lagi zamannya. Kami menerima lebih dari 2.000 laporan, sebagian besar dari Bandung, bahkan di RS Hasan Sadikin,” ungkap Rudi.

Ia menambahkan, praktik perundungan kini tak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga menyangkut aspek finansial.

"Jika dulu sebatas fisik, kini sudah menyangkut materi dan uang. Ini sangat memprihatinkan,” jelasnya.

Rudi juga menyoroti dampak korupsi di sektor kesehatan yang menurutnya langsung menyentuh kualitas layanan dan keselamatan pasien. Sementara kekerasan seksual, lanjutnya, telah mencoreng martabat profesi medis.

“Mari kita hentikan praktik ini bersama demi generasi tenaga kesehatan yang sehat, profesional, dan bermoral,” ajaknya.

Komitmen UNPAD dan DPR

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita menegaskan dukungan penuh institusinya untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bermartabat.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR RI dr. Cellica Nurrachadiana menilai seminar ini sebagai momentum penting untuk mereformasi pendidikan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

“Kita harus mengingat kembali sumpah kedokteran, yang bukan hanya diucapkan, tetapi dijalankan. Jangan ada lagi perundungan, gratifikasi, atau kekerasan seksual di rumah sakit pendidikan,” tegas Cellica.

Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang mendorong pendidikan kedokteran berbasis rumah sakit hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), lengkap dengan insentif khusus bagi para dokter.

Menurutnya, langkah ini menjadi angin segar demi pemerataan layanan kesehatan di seluruh penjuru negeri.