Dana KIP Kuliah Dipangkas Drastis, Begini Efeknya

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir. Foto UMY.

EDUKASIA.ID - Pemangkasan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga hampir separuh memantik kritik keras. Kebijakan yang diambil pemerintah ini dikhawatirkan menekan akses mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, menyebut keputusan tersebut tergesa-gesa dan minim pertimbangan.

"KIP sejak awal diciptakan untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Pemangkasan dana bantuan ini justru berpotensi menggerus partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia," jelasnya, Jumat, 19 September 2025, dikutip dari laman UMY.

Beban Tambahan untuk Kampus

Zuly menegaskan, KIP sejatinya hadir untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah. Namun, pemotongan kali ini justru membuat mahasiswa dan kampus ikut terbebani.

"Tetapi dengan adanya pemotongan, mahasiswa jelas dirugikan dan kampus ikut menanggung selisih biaya, karena penerima KIP tidak boleh dimintai tambahan biaya,” katanya.

Pemangkasan ini terbilang signifikan. Jika sebelumnya mahasiswa mendapat rata-rata Rp8,5 juta per semester, kini hanya sekitar Rp4,5 juta. Keputusan itu bahkan diumumkan setelah penerimaan mahasiswa baru selesai.

“Saya mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan negara ini. Apakah betul tidak ada anggaran, atau dana justru dialihkan untuk proyek lain?" ucap Zuly.

"Jangan sampai korupsi menggerus keuangan negara dan akhirnya rakyat yang membutuhkan pendidikan menjadi korban," tambahnya.

Menurut Zuly, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru terlihat 20–30 tahun mendatang. Jika KIP terus dikurangi, perhatian negara terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) ikut melemah.

"Pemangkasan hingga 45 persen bukan hanya keliru, tetapi juga tidak manusiawi," tegasnya.

Ia meminta pemerintah segera meninjau ulang kebijakan ini.

“Negara ini bukan tidak punya uang, hanya saja uangnya sering dikorupsi dan salah alokasi,” ujarnya.

Zuly bahkan mendorong langkah tegas terhadap praktik korupsi demi menyelamatkan pendidikan.

"Kalau perlu, aset koruptor disita untuk mendukung pembangunan SDM. Kementerian dan DPR harus mendengar aspirasi perguruan tinggi," katanya.

"Hal ini penting agar presiden juga mengetahui bahwa biaya KIP tidak boleh terus dipotong. Ini soal investasi masa depan bangsa, bukan sekadar angka dalam anggaran,” tutupnya.