Iklan Prabowo di Bioskop Picu Pro-Kontra, UGM Sebut Mirip Propaganda

 

Ilustrasi. Foto Freepik.

EDUKASIA.ID - Kemunculan video iklan Presiden Prabowo di bioskop komersial memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Perdebatan ramai muncul di jagat maya, sebagian menilai langkah ini mirip pola komunikasi ala Orde Baru yang bersifat satu arah tanpa ruang diskusi.

Dosen Komunikasi Politik FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Nyarwi Ahmad, ikut menyoroti fenomena tersebut. Ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih bioskop sebagai medium sosialisasi program kerja.

"Padahal bioskop merupakan media komersial," ujarnya, Kamis, 18 September 2025, dikutip dari laman UGM 

Nyarwi juga menanyakan efektivitas cara ini dalam menyampaikan pesan pemerintah.

“Apakah pemerintah tidak memiliki cara yang lebih inovatif untuk menyampaikan informasi mengenai keberhasilan program kerjanya?” katanya.

Menurutnya, publik wajar bila menilai penayangan iklan itu sebagai propaganda. Sebab, bioskop adalah ruang yang menyajikan tontonan fiksi, sehingga bisa menimbulkan keraguan audiens terkait keaslian pesan.

“Nah, di sini audiens jadi mempertanyakan apakah program kerja yang disampaikan ini nyata atau sebaliknya,” terang Nyarwi.

Ia menilai pola komunikasi seperti ini pernah dipraktikkan di masa Orde Baru.

"Konten yang dibuat oleh pemerintah dan disebarkan satu arah dimana tidak ada interaksi dan diskusi," ucapnya.

“Kenapa pemerintah nyaman menggunakan pola komunikasi seperti ini, saya kira ini termasuk dalam bentuk propaganda,” sambungnya.

Lebih jauh, ia menilai strategi komunikasi ini justru bisa menimbulkan sinisme publik kepada Presiden dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Padahal, di tengah banyak isu yang menghantam, Presiden Prabowo justru sedang membutuhkan dukungan luas.

“Saya kira tim dari Presiden harus lebih inovatif dalam melakukan komunikasi publik,” ujar Nyarwi.

Selain itu, ia juga menyoroti aspek etika. Menurutnya, bioskop sebagai ruang publik sekaligus ruang komersial sebaiknya mempertimbangkan hak-hak konsumen.

“Di era masyarakat demokrasi penting bagi setiap pihak, baik itu pihak pengelola bioskop maupun pemerintah untuk mengerti hak dari konsumen,” pungkasnya.