Guru Tak Boleh Lagi Tampar Siswa, Ini Instruksi Gubernur Jabar

 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto Pemprov Jabar.

Bandung. EDUKASIA.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang melarang guru memberikan hukuman fisik kepada siswa. Lewat kebijakan ini, setiap bentuk sanksi di sekolah diwajibkan berorientasi pada pendidikan, bukan kekerasan.

SE tersebut terbit setelah muncul perselisihan antara orang tua murid dan seorang guru SMP di Subang. Orang tua keberatan karena anaknya dihukum dengan cara ditampar.

“Kalau anak salah itu cukup berikan hukuman mendidik, seperti bersihkan halaman, ngecat tembok, bersihkan kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena berisiko hukum,” ujar KDM, sapaan Dedi Mulyadi, ditulis Sabtu, 22 November 2025.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan surat edaran itu sudah dibuat dan disebarkan ke seluruh satuan pendidikan di daerah. Aturan ini berlaku untuk semua jenjang, mulai SD, SMP, SMA/SMK hingga MA di bawah naungan Kementerian Agama.

Herman menjelaskan bahwa pendekatan disiplin siswa perlu bergeser dari hukuman fisik ke pembinaan karakter yang lebih edukatif. “Penyelesaian masalah anak-anak harus edukatif. Tujuannya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kalau pun ada hukuman, harus mendidik, bukan menyakiti,” ujarnya.

Ia menyebut penerapan pola pembinaan ini semakin penting di tengah kuatnya pengaruh media sosial terhadap perilaku anak. Menurutnya, guru dan orang tua harus mengimbangi dinamika baru tersebut dengan pendekatan yang lebih pedagogis.

“Anak-anak sekarang punya dinamika yang khas. Pendekatannya tidak bisa keras, tapi harus pedagogik. Kalau tidak diedukasi dengan baik, bisa jadi pengaruh media sosial lebih kuat daripada nasihat guru atau orang tua,” katanya.

Herman menambahkan, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kerja sama sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat bagi seluruh siswa.