Bencana Landa 3 Provinsi, Kemendikdasmen Terapkan Kurikulum Darurat

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Foto Kemendikdasmen.

Jakarta. EDUKASIA.ID - Hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor sejak akhir November berdampak langsung pada layanan pendidikan di sejumlah wilayah Sumatra. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun menerapkan kebijakan pendidikan darurat agar proses belajar mengajar tetap berjalan, meski dalam keterbatasan.

Bencana banjir dan longsor tercatat terjadi sejak 25 November hingga 12 Desember 2025. Dampaknya, layanan pembelajaran di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terganggu, terutama di wilayah yang terdampak parah.

Menyikapi kondisi tersebut, Kemendikdasmen memilih pendekatan adaptif dan menyerahkan pengambilan kebijakan teknis kepada pemerintah daerah sesuai kondisi lapangan.

“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” tutur Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Berdasarkan data hingga 8 Desember 2025, kondisi pembelajaran di Aceh mulai berangsur pulih. Sebagian besar daerah terdampak telah kembali melaksanakan pembelajaran, bahkan tiga kabupaten/kota yakni Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe sudah menjalankan pembelajaran secara penuh.

Di Sumatra Barat, hampir seluruh daerah terdampak telah memulai kembali pembelajaran. Pengecualian masih terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang diliburkan hingga 22 Desember 2025.

Sementara itu, di Sumatra Utara, pembelajaran masih dilakukan secara bertahap di beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Kota Sibolga. Daerah lain telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.

Mendikdasmen menjelaskan, penanganan pendidikan dalam situasi darurat dilakukan melalui tahapan berkelanjutan. Langkah awal dimulai dengan aktivasi pos pendidikan dan penguatan koordinasi lintas pihak.

“Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan, serta pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan posko utama dan pos pendidikan nasional, disertai pemantauan layanan pendidikan di daerah terdampak agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” tutur Menteri Mu’ti.

Tahap berikutnya, Kemendikdasmen memfasilitasi pendirian ruang kelas sementara serta menyalurkan perlengkapan pembelajaran bagi siswa. Kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi di sekolah darurat juga menjadi perhatian.

Selain itu, dukungan psikososial diberikan kepada guru dan peserta didik, termasuk pelatihan bagi pendidik dan relawan. Langkah ini dilakukan agar proses belajar tetap aman dan bermakna di tengah situasi darurat.

Memasuki fase pemulihan, fokus diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, pemulihan kesiapan belajar siswa, serta penguatan ketahanan sekolah menghadapi risiko bencana di masa depan.

Dari sisi kurikulum, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan dengan fase pemulihan. Pada masa tanggap darurat hingga tiga bulan, pembelajaran difokuskan pada kompetensi esensial seperti literasi, numerasi, kesehatan, keselamatan diri, dan dukungan psikososial dengan metode serta asesmen yang sederhana.

Pada fase pemulihan dini, kurikulum dikembangkan secara fleksibel dan kontekstual, termasuk integrasi materi mitigasi bencana dalam mata pelajaran. Asesmen transisi diterapkan dengan menekankan perkembangan akademik dan sosial-emosional siswa.

Sementara pada tahap pemulihan lanjutan, pendidikan kebencanaan diintegrasikan secara permanen ke dalam pembelajaran dengan penguatan kualitas, inklusivitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi.

Kemendikdasmen juga memberikan relaksasi kebijakan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di wilayah terdampak. Pemanfaatan hasil TKA untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diperlonggar dengan membuka opsi penggunaan rapor dan bukti prestasi sebagai jalur alternatif.

Pelaksanaan TKA disesuaikan melalui penambahan sesi dan hari ujian, serta penyediaan alternatif berbasis kertas dan pensil bagi daerah yang belum memungkinkan berbasis komputer. Skema pelaksanaan ditentukan bertahap sesuai tingkat kerusakan satuan pendidikan, dengan potensi peserta mencapai puluhan ribu siswa SD dan SMP.

Sebagai bagian dari langkah cepat, Kemendikdasmen menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rapat tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari tingkat provinsi, 52 kabupaten/kota terdampak, serta jajaran Kemendikdasmen.

Koordinasi difokuskan pada validasi data lapangan, percepatan pemulihan pembelajaran melalui penyediaan kelas darurat, penempatan sementara siswa di sekolah lain, serta distribusi perlengkapan belajar. Klasifikasi tingkat kerusakan satuan pendidikan juga dilakukan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk relokasi bila diperlukan.

Tak hanya di Sumatra, Kemendikdasmen juga menangani dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada 19 November 2025. Erupsi tersebut menyebabkan kerusakan total pada bangunan SDN 2 Supit Urang.

Dalam penanganan darurat, bantuan disalurkan berupa ratusan paket perlengkapan belajar dan keluarga, bantuan tanggap darurat senilai Rp40 juta, serta pendirian tenda kelas darurat. Untuk keberlanjutan pembelajaran, SDN 2 Supit Urang akan digabungkan dengan SDN Supit Urang 1.

Peserta didik menyelesaikan pembelajaran semester di tenda darurat dan sekolah terdekat. Sejumlah sekolah di sekitar lokasi juga sempat difungsikan sebagai tempat pengungsian sehingga pembelajaran mengalami gangguan sementara.

Melalui kebijakan adaptif dan penanganan berkelanjutan, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya menjaga layanan pendidikan tetap berjalan di tengah bencana.

“Dengan menyesuaikan kebijakan pada kondisi lapangan serta memperkuat peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan, Kemendikdasmen memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikannya, meskipun berada dalam situasi yang penuh keterbatasan,” pungkas Mendikdasmen.