Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof Abdul Mu’ti. Foto Kemendikdasmen.
Program tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat (PHTC) inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah sekolah yang menerima bantuan tersebut di antaranya SMP Pangudi Luhur Ambarawa, SDN Candi 2 Bandungan, SMP Muhammadiyah Suruh, TKN Pembina 02 Ungaran Barat, SMKN 1 Tuntang, SDN 1 Mluweh Ungaran Timur, SDN Gedong 2 Banyubiru, SMP IT Darul Fikri Bawen, SMP Plus Al Ittihad Poncol Bringin, SMAN 1 Pabelan, dan SMK NU Suruh.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan plakat oleh Mendikdasmen yang kemudian diserahkan kepada perwakilan sekolah. Kegiatan ini berlangsung di kompleks SMP Plus Al Ittihad, Poncol, Bringin, Senin, 13 April 2026.
Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan bahwa sebanyak 45 satuan pendidikan di wilayahnya menerima dana revitalisasi pada 2025 dengan total anggaran lebih dari Rp13,6 miliar.
“Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat untuk membantu menciptakan pelayanan pendidikan yang nyaman,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menegaskan pemerintah terus mendorong program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat dasar dan menengah.
Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp16,9 triliun untuk revitalisasi lebih dari 16 ribu satuan pendidikan. Selain perbaikan fasilitas, pemerintah juga menyalurkan perangkat pembelajaran digital berupa Interactive Flat Panel (IFP).
Pada 2026, program tersebut kembali dilanjutkan dengan anggaran Rp11,4 triliun. Pemerintah juga merencanakan penambahan IFP untuk seluruh ruang kelas.
“Kita harus tetap optimis mengatasi persoalan learning loss, untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Terkait Tes Kemampuan Akademik (TKA), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa instrumen tersebut bukan menjadi penentu kelulusan siswa.
Ia menjelaskan TKA digunakan untuk memetakan capaian pendidikan serta mengukur mutu proses pembelajaran di sekolah. Hasil analisisnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan.
“Data hasil analisis akan menjadi dasar penentuan kebijakan (pendidikan) atau data base policy,” tandasnya.
Di sisi lain, Mendikdasmen juga sebelumnya telah meresmikan revitalisasi 90 satuan pendidikan di Kabupaten Pati dengan total anggaran Rp67 miliar di SMP Negeri 8 Pati, Minggu, 12 April 2026.
Kabupaten Pati pada tahun ini juga kembali mendapat program serupa untuk sekitar 19 sekolah yang terdampak bencana.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah di wilayahnya.
“Rencana kami akan mengadakan evaluasi semua sekolah, untuk melihat apakah gedung-gedung tersebut masih layak atau tidak. Kami juga akan membentuk tim untuk mengecek langsung kondisi tempat belajar mengajar,” jelasnya.
Ia berharap program revitalisasi ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Kami berharap, melalui dukungan ini kualitas pendidikan di Kabupaten Pati semakin meningkat, sehingga ke depan mampu menghasilkan generasi penerus yang unggul, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” pungkas Chandra.
.png)
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.