Prabowo Janji Perkuat Kesejahteraan Guru

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Rapat Paripurna DPR RI.

Jakarta. EDUKASIA.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesejahteraan guru akan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam kebijakan pendidikan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Rapat Paripurna DPR RI.

Pidato itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Prabowo, kualitas pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pendidikan Indonesia.

"Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, memiliki semangat tinggi, dan mampu menjadi teladan. Memperbaiki kehidupan para guru harus menjadi prioritas kita," tegas Presiden.

Prabowo menjelaskan, upaya meningkatkan kesejahteraan guru akan ditopang melalui penguatan pendapatan negara. Salah satunya lewat optimalisasi dan transparansi ekspor sumber daya alam (SDA) agar pertumbuhan ekonomi semakin terdorong.

Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah berharap ruang fiskal negara semakin kuat sehingga dapat menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kenaikan gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga penegak hukum.

Komitmen terhadap guru menjadi bagian dari agenda besar pemerintah yang tertuang dalam delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kabinet Merah Putih. Delapan klaster itu mencakup:

1. Kedaulatan Pangan
2. Kemandirian Energi dan Air
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Hilirisasi dan Industrialisasi
6. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana
7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa
8. Penurunan Kemiskinan

Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti kondisi global yang disebut penuh ketidakpastian sehingga memerlukan arah kebijakan ekonomi yang jelas.

“Saat ini kita sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan ketegangan serta ketidakpastian. Dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Presiden harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian ini," ujarnya, Rabu, 20 Mei 2026.

Selain sektor pendidikan, Prabowo menilai penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu terus didorong karena berperan besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

“Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan kita. Kita ingin sektor ini berkembang pesat, karena dari sinilah penghasilan sebagian besar rakyat Indonesia bisa kita tingkatkan secara nyata," tegasnya.

Arah kebijakan tersebut disebut sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi pesantren yang dijalankan Kementerian Agama. Program itu diharapkan dapat membangun ekosistem usaha berbasis santri dan memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rapat tersebut, Presiden turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadir pula anggota legislatif, pimpinan partai politik, para menteri, kepala lembaga Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin dan jajaran pejabat eselon I.