Kopdes. Foto Kementerian UMKM
Yogyakarta, EDUKASIA.ID - Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai sorotan dari kalangan akademisi.
Program yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa dinilai menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendekatan yang terlalu terpusat hingga potensi masuknya kepentingan politik.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., menilai konsep pengembangan KDMP saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar koperasi. Menurutnya, koperasi semestinya dibangun atas dasar kesukarelaan dan gotong royong, bukan melalui kebijakan yang bersifat top-down.
"Kebijakan KDMP memang top-down sehingga dianggap kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis pada asas sukarela dan gotong royong. Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi," ujarnya, Jumat, 24 Juli 2026.
Hempri mengatakan pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, model kelembagaan yang diseragamkan tidak selalu berhasil karena karakteristik setiap desa berbeda.
Ia menilai banyak lembaga ekonomi desa pada akhirnya tidak berkembang lantaran bentuk kelembagaannya tidak sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat.
Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM itu berpandangan keberhasilan KDMP bergantung pada kemampuan pengurus dalam membaca potensi desa. Inovasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting agar koperasi mampu tumbuh dan memberikan manfaat nyata.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat pendampingan terhadap koperasi, baik dari sisi pengelolaan maupun pengembangan usaha.
"Baik dari sisi pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP," jelasnya.
Menurut Hempri, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah membangun citra positif koperasi di tengah masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan branding, digitalisasi, serta berbagai inovasi yang mampu meningkatkan daya saing koperasi.
Ia juga mencontohkan masih ada koperasi yang mampu bertahan dan berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Kuncinya terletak pada kuatnya modal sosial yang dibangun di dalam organisasi.
"Hal-hal ini tadi yang harusnya didorong di Koperasi Desa Merah Putih," sebutnya.
Di sisi lain, Hempri mengingatkan agar KDMP tidak menjadi instrumen kepentingan politik. Menurutnya, campur tangan politik justru dapat menghambat kemandirian koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat.
"Selama koperasi hanya dijadikan alat politik, maka koperasi tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri."
Ia menambahkan, kepentingan politik kerap memicu konflik di internal kepengurusan sehingga berdampak pada jalannya organisasi dan perkembangan usaha koperasi.
Lebih jauh, Hempri menegaskan bahwa pengembangan koperasi tidak cukup hanya melalui bantuan modal, kemudahan akses pembiayaan dari perbankan, penyediaan sarana dan prasarana, maupun peningkatan kapasitas pengelola.
Menurutnya, koperasi harus kembali ditempatkan sebagai wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menjawab persoalan sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal koperasi lahir sebagai gerakan melawan ketidakadilan pada masa kolonial. Semangat tersebut, menurutnya, tetap relevan di tengah tantangan zaman yang terus berubah.
"Zaman memang telah berubah, akan tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi," tekannya.
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.