Ilustrasi. Foto Magnific.
Jakarta, EDUKASIA.ID - Angka pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi masih menjadi persoalan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 mencatat sekitar 1.033.132 lulusan D-4 hingga S-3 belum bekerja.
Jumlah tersebut setara dengan 14,31% dari kelompok lulusan perguruan tinggi yang tercatat dalam data tersebut.
Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi, MA, menilai persoalan ini tidak semata-mata terjadi karena terbatasnya lowongan pekerjaan. Ada persoalan lain yang ikut memengaruhi, yakni ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurut Tadjuddin, perguruan tinggi masih banyak membekali mahasiswa dengan teori. Sementara perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan praktis.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” jelasnya ketika diwawancarai, Selasa, 18 Agustus 2026.
Tantangan tersebut semakin besar seiring perubahan kebutuhan industri. Pemanfaatan teknologi, artificial intelligence (AI), hingga robotika membuat perusahaan semakin mempertimbangkan kemampuan teknis calon pekerja.
Latar belakang pendidikan saja dinilai tidak lagi cukup. Lulusan harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” tuturnya.
Di sisi lain, Tadjuddin melihat struktur ekonomi Indonesia juga belum cukup kuat untuk menyediakan pekerjaan berkualitas, khususnya di sektor industri.
Industri padat karya yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja turut menghadapi tekanan. Kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat membuat perusahaan melakukan efisiensi.
Kondisi tersebut kemudian berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah sebenarnya telah menjalankan program magang untuk membantu lulusan mendapatkan pengalaman kerja. Namun, Tadjuddin menilai kapasitas program tersebut masih jauh dibandingkan jumlah pengangguran terdidik.
Ia mendorong pemerintah memperbanyak pusat pelatihan kerja modern yang dirancang berdasarkan kebutuhan industri. Pelatihan tersebut dinilai bisa menjadi jalur lebih cepat bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
“Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” katanya.
Tadjuddin juga menyoroti rencana pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI). Menurutnya, pendirian perguruan tinggi baru bukan solusi cepat untuk mengatasi pengangguran terdidik.
Membangun perguruan tinggi membutuhkan waktu sebelum menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.
“Bangsa ini sedang menghadapi pengangguran terdidik, itu tidak dapat diatasi dengan mendirikan perguruan tinggi,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah dan perguruan tinggi memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi yang langsung disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Sasarannya bukan hanya mahasiswa, tetapi juga lulusan perguruan tinggi yang hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Dengan keterampilan praktis yang lebih sesuai kebutuhan industri, peluang mereka untuk terserap pasar kerja diharapkan meningkat.
“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkas Tadjuddin.
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.