Guru PPPK Paruh Waktu Bakal Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Pembahasan Panja Badan Anggaran DPR RI. Foto Kemendikdasmen.

Jakarta, EDUKASIA.ID - Kabar soal status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai menemui titik terang.

Pemerintah dan pimpinan DPR RI menyepakati pengalihan status sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Para guru tersebut nantinya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembahasan tata kelola guru sekaligus penguatan anggaran pendidikan tahun 2027.

Tak hanya itu, sekitar 6 ribu guru PPPK paruh waktu yang selama ini menjalankan tugas sebagai guru, tetapi memiliki SK sebagai pelaksana, juga akan dialihkan statusnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 mendapat tambahan Rp28 triliun.

Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu Kemendikdasmen menjadi Rp89,10 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran kementerian tersebut berada di angka Rp61,10 triliun.

Tambahan Rp28 triliun itu merupakan hasil pembahasan Panja Badan Anggaran DPR RI. Dari jumlah tersebut, Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Sementara Rp5 triliun lainnya dialokasikan untuk mendukung Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikdasmen 2027 akan difokuskan untuk memperkuat berbagai program prioritas pendidikan.

“Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya di Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Secara keseluruhan, pagu Kemendikdasmen 2027 sebesar Rp89,10 triliun akan dibagi ke dalam lima program.

Program Wajib Belajar 13 Tahun mendapat Rp31,83 triliun. Kemudian Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran memperoleh Rp51,64 triliun.

Selanjutnya, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendapat Rp2,08 triliun. Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan memperoleh Rp84,59 miliar, sedangkan Program Dukungan Manajemen mendapat Rp3,45 triliun.

Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap Kemendikdasmen untuk menjalankan program strategis nasional dengan tetap memperhatikan pandangan dan masukan anggota Komisi X dalam pembahasan anggaran 2027.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan seluruh fraksi telah menyetujui tambahan anggaran tersebut.

“Intinya, seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan tambahan menjadi Rp89,1 triliun.”

Kebutuhan Guru Capai 464 Ribu

Di tengah pengalihan status guru PPPK paruh waktu, kebutuhan tenaga pendidik juga masih menjadi perhatian. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 464 ribu orang.

Untuk memenuhinya, rekrutmen guru CPNS akan dilakukan secara bertahap mulai 2027.

Guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi guru PNS secara bertahap mulai 2027.

Selain itu, sekitar 172 ribu guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan.

MY Esti Wijayati meminta pemerintah menyiapkan peta jalan yang jelas untuk mengatasi kekosongan guru.

Pemetaan tersebut perlu mencakup kebutuhan berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan. Perencanaan itu dinilai penting untuk menjadi dasar dalam menyiapkan kebutuhan guru sekaligus tambahan anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya.