Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto. Foto Kemendikdasmen.
Jakarta, EDUKASIA.ID - Pemerintah tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan tinggi negeri gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) saat ini memetakan kebutuhan biaya setiap mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan penghitungan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah pendidikan gratis dapat diterapkan sekaligus atau perlu dilakukan secara bertahap.
Hal itu disampaikan Brian seusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 21 September 2026.
“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” ujar Menteri Brian di Kompleks Parlemen, Senayan.
Kemdiktisaintek tidak hanya menghitung biaya pendidikan. Pemerintah juga memetakan kondisi masing-masing PTN, termasuk jumlah mahasiswa dan kebutuhan setiap perguruan tinggi.
Hasil penghitungan tersebut nantinya dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.
Brian mengatakan pemerintah masih membuka dua kemungkinan. Jika seluruh kebutuhan dan kondisi memungkinkan, kebijakan dapat diterapkan secara langsung. Namun, apabila belum memungkinkan, pelaksanaannya akan disusun secara bertahap.
“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden menghitung-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum mampu atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” kata Menteri Brian.
Menurut Brian, proses penghitungan masih berlangsung. Pemerintah perlu memastikan besaran kebutuhan pembiayaan berdasarkan kondisi riil masing-masing kampus dan jumlah mahasiswa.
Selain rencana pendidikan tinggi gratis, pemerintah juga tetap menjalankan sejumlah program bantuan bagi mahasiswa. Salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Skema bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi tidak mampu.
“Intinya, kami ingin optimal dan kami ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tutur Mendiktisaintek.
Brian mengatakan dukungan bagi kelompok ekonomi tertentu juga telah berjalan melalui skema afirmasi. Mahasiswa dari kelompok desil 1 hingga 4 di PTN telah mendapatkan dukungan beasiswa.
Sementara itu, mahasiswa yang memperoleh afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya disebut telah mencapai lebih dari 28% di PTN.
Kemdiktisaintek selanjutnya akan mematangkan hasil penghitungan dan pemetaan sebelum melaporkannya kepada Presiden. Besaran kebutuhan anggaran, kondisi PTN, jumlah mahasiswa, hingga kemungkinan tahapan pelaksanaan akan menjadi bagian dari kajian tersebut.
Kemdiktisaintek tidak hanya menghitung biaya pendidikan. Pemerintah juga memetakan kondisi masing-masing PTN, termasuk jumlah mahasiswa dan kebutuhan setiap perguruan tinggi.
Hasil penghitungan tersebut nantinya dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.
Brian mengatakan pemerintah masih membuka dua kemungkinan. Jika seluruh kebutuhan dan kondisi memungkinkan, kebijakan dapat diterapkan secara langsung. Namun, apabila belum memungkinkan, pelaksanaannya akan disusun secara bertahap.
“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden menghitung-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum mampu atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” kata Menteri Brian.
Menurut Brian, proses penghitungan masih berlangsung. Pemerintah perlu memastikan besaran kebutuhan pembiayaan berdasarkan kondisi riil masing-masing kampus dan jumlah mahasiswa.
Selain rencana pendidikan tinggi gratis, pemerintah juga tetap menjalankan sejumlah program bantuan bagi mahasiswa. Salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Skema bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi tidak mampu.
“Intinya, kami ingin optimal dan kami ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tutur Mendiktisaintek.
Brian mengatakan dukungan bagi kelompok ekonomi tertentu juga telah berjalan melalui skema afirmasi. Mahasiswa dari kelompok desil 1 hingga 4 di PTN telah mendapatkan dukungan beasiswa.
Sementara itu, mahasiswa yang memperoleh afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya disebut telah mencapai lebih dari 28% di PTN.
Kemdiktisaintek selanjutnya akan mematangkan hasil penghitungan dan pemetaan sebelum melaporkannya kepada Presiden. Besaran kebutuhan anggaran, kondisi PTN, jumlah mahasiswa, hingga kemungkinan tahapan pelaksanaan akan menjadi bagian dari kajian tersebut.
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.