
Guru Kemenag. Foto Kemenag.
JAKARTA, EDUKASIA.ID - Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027 tanpa harus khawatir kehilangan status kepegawaiannya jika gagal lolos seleksi.
Kebijakan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Amien mengatakan guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS tetap bisa mempertahankan statusnya sebagai PPPK apabila tidak lolos seleksi. Pemerintah juga menyiapkan formasi CPNS khusus guru binaan Kemenag yang mulai dibuka pada 2027.
Formasi tersebut disusun bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kesempatan ini terbuka bagi guru PPPK maupun pelamar umum yang memenuhi persyaratan. Salah satu ketentuannya adalah batas usia maksimal 35 tahun.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," terang Amien.
Selain membuka jalur menuju PNS, Kemenag juga menyiapkan peningkatan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
"Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK," ujar Amien.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program afirmasi Kemenag untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menyebut perhatian terhadap guru merupakan tanggung jawab pemerintah. Negara harus hadir memberikan penghargaan kepada para pendidik yang berperan mencerdaskan bangsa.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Menag usai mengikuti Senam Sehat bersama Guru di halaman Kantor Kemenag, Jakarta.
Menag juga mengingatkan peran guru dalam perjalanan hidup setiap orang. Menurutnya, keberhasilan seseorang hingga menduduki jabatan strategis tidak lepas dari bimbingan para pendidik.
Tak hanya soal status kepegawaian, Kemenag juga mempercepat sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Program tersebut dilaksanakan dalam beberapa gelombang.
Perhatian juga diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Kemenag menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan BPJS gratis bagi kelompok guru tersebut.
Anggaran program itu disiapkan melalui revisi anggaran tahun berjalan. Kemenag juga merancang perlindungan lanjutan, termasuk peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi risiko atau musibah.
"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," kata Amien.
Saat ini, teknis pelaksanaan sejumlah program tersebut masih menunggu finalisasi bersama KemenPAN-RB dan BKN.
Melalui berbagai kebijakan itu, Kemenag berharap guru mendapatkan kepastian status, perlindungan sosial, dan kesejahteraan yang lebih baik sehingga dapat menjalankan tugas pendidikan dengan tenang.
Kebijakan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Amien mengatakan guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS tetap bisa mempertahankan statusnya sebagai PPPK apabila tidak lolos seleksi. Pemerintah juga menyiapkan formasi CPNS khusus guru binaan Kemenag yang mulai dibuka pada 2027.
Formasi tersebut disusun bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kesempatan ini terbuka bagi guru PPPK maupun pelamar umum yang memenuhi persyaratan. Salah satu ketentuannya adalah batas usia maksimal 35 tahun.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," terang Amien.
Selain membuka jalur menuju PNS, Kemenag juga menyiapkan peningkatan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
"Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK," ujar Amien.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program afirmasi Kemenag untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menyebut perhatian terhadap guru merupakan tanggung jawab pemerintah. Negara harus hadir memberikan penghargaan kepada para pendidik yang berperan mencerdaskan bangsa.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Menag usai mengikuti Senam Sehat bersama Guru di halaman Kantor Kemenag, Jakarta.
Menag juga mengingatkan peran guru dalam perjalanan hidup setiap orang. Menurutnya, keberhasilan seseorang hingga menduduki jabatan strategis tidak lepas dari bimbingan para pendidik.
Tak hanya soal status kepegawaian, Kemenag juga mempercepat sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Program tersebut dilaksanakan dalam beberapa gelombang.
Perhatian juga diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Kemenag menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan BPJS gratis bagi kelompok guru tersebut.
Anggaran program itu disiapkan melalui revisi anggaran tahun berjalan. Kemenag juga merancang perlindungan lanjutan, termasuk peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi risiko atau musibah.
"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," kata Amien.
Saat ini, teknis pelaksanaan sejumlah program tersebut masih menunggu finalisasi bersama KemenPAN-RB dan BKN.
Melalui berbagai kebijakan itu, Kemenag berharap guru mendapatkan kepastian status, perlindungan sosial, dan kesejahteraan yang lebih baik sehingga dapat menjalankan tugas pendidikan dengan tenang.




Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.