Kemenag Tak Ingin Seragamkan Pendidikan Pesantren, Ini Alasannya

Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta. Foto Kemenag.

Jakarta, EDUKASIA.ID - Kementerian Agama (Kemenag) mulai memetakan kondisi lembaga pendidikan muadalah dan diniyah formal sebagai upaya memperkuat penjaminan mutu pendidikan pesantren.
Pemetaan dilakukan dengan menggali kondisi nyata, karakteristik, hingga kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Upaya tersebut dibahas dalam Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi penyelenggara, akademisi hingga praktisi pesantren.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, mengatakan pemetaan mutu akan dilakukan dengan pendekatan bottom-up. Artinya, penyusunan program pemerintah harus mengacu pada kebutuhan yang ditemukan langsung di lingkungan pesantren.

Menurutnya, kiai, nyai, masyayikh, serta pengelola lembaga merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan dinamika pendidikan di pesantren.

"Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat," ujar Mastuki, Selasa, 10 November 2026.

Mastuki menjelaskan, setiap pesantren memiliki pola pendidikan dan karakteristik yang tidak sama. Ada lembaga yang mengutamakan pendalaman kitab kuning secara bertahap, menerapkan sistem muallimin dengan perpaduan dirasah dan penguatan bahasa, hingga menyelenggarakan pendidikan diniyah formal dengan sistem yang lebih terstruktur.

Keragaman tersebut dinilai tidak perlu diseragamkan. Sebaliknya, setiap model pendidikan perlu dikenali agar penguatan mutu dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga.

Hasil pemetaan nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Pesantren dalam menyusun program, kebijakan, serta layanan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kasubdit Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu, Endi Suhendi, menyebut kegiatan perdana tersebut melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait.

Sejumlah pihak yang hadir di antaranya perwakilan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikdasmen, UIN Jakarta, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, serta asosiasi penyelenggara pendidikan seperti FKPM Salafiyah-Muallimin dan ASPENDIF.

Dalam forum tersebut, peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi berdasarkan tiga model pendidikan, yakni Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF).

Pembahasan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari konstruksi kurikulum, silabus, kitab yang digunakan, hingga perangkat pembelajaran di masing-masing lembaga.

Endi berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali. Ia ingin forum serupa terus digelar agar pemerintah dapat menyerap pengalaman dan masukan langsung dari para penyelenggara pendidikan pesantren.

"Harapannya, kegiatan ini bukan menjadi yang terakhir. Kita ingin membangun ruang dialog yang terus berlanjut sehingga berbagai masukan dan pengalaman dari penyelenggara pendidikan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan," tandasnya.