Disdikbud Jawa Tengah usai memaparkan kebijakan SPMB 2025 di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (6/5) (Foto: Humas)
Edukasia.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meluncurkan program sekolah kemitraan dengan SMA dan SMK swasta dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025–2026.
Langkah ini diambil untuk memperluas akses pendidikan bagi lulusan SMP atau sederajat yang berasal dari kelompok rentan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa program tersebut menyasar anak-anak dengan kondisi khusus, seperti dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau penghuni panti asuhan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa program tersebut menyasar anak-anak dengan kondisi khusus, seperti dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau penghuni panti asuhan.
Melalui skema kemitraan ini, siswa dapat bersekolah di lembaga swasta tanpa dipungut biaya karena seluruh pembiayaan ditanggung oleh APBD Provinsi Jateng.
“Nah (biaya pendidikan) anak-anak ini gratis. Kemudian harus mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain di sekolah itu. Tidak dipungut iuran apapun, karena sudah dibiayai APBD,” ujar Uswatun, usai memaparkan kebijakan SPMB 2025 di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (6/5), di Kantor Gubernur Jateng.
Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Jateng menggandeng 56 SMA dan 83 SMK swasta yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Targetnya, sebanyak 5.000 siswa dengan kondisi khusus dapat memanfaatkan program ini.
Uswatun menambahkan, sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program kemitraan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya, minimal memiliki akreditasi B, fasilitas pembelajaran yang memadai, rasio guru dan tenaga kependidikan yang cukup, serta tidak menyelenggarakan seleksi mandiri untuk kuota khusus program ini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh inisiatif tersebut. Menurutnya, masih banyak wilayah di Jateng yang secara jumlah sekolah sudah cukup, namun dari sisi keterjangkauan masih menjadi kendala bagi masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan.
“Magelang itu sekolahnya cukup, tapi keterjangkauannya belum. Padahal itu banyak siswa-siswi miskin. Jadi ada daerah yang kuota sekolahnya ada, tapi tak memenuhi jangkauannya terhadap anak-anak di pedesaan untuk mendapat sekolah,” jelas Luthfi.
“Nah (biaya pendidikan) anak-anak ini gratis. Kemudian harus mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain di sekolah itu. Tidak dipungut iuran apapun, karena sudah dibiayai APBD,” ujar Uswatun, usai memaparkan kebijakan SPMB 2025 di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (6/5), di Kantor Gubernur Jateng.
Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Jateng menggandeng 56 SMA dan 83 SMK swasta yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Targetnya, sebanyak 5.000 siswa dengan kondisi khusus dapat memanfaatkan program ini.
Uswatun menambahkan, sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program kemitraan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya, minimal memiliki akreditasi B, fasilitas pembelajaran yang memadai, rasio guru dan tenaga kependidikan yang cukup, serta tidak menyelenggarakan seleksi mandiri untuk kuota khusus program ini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh inisiatif tersebut. Menurutnya, masih banyak wilayah di Jateng yang secara jumlah sekolah sudah cukup, namun dari sisi keterjangkauan masih menjadi kendala bagi masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan.
“Magelang itu sekolahnya cukup, tapi keterjangkauannya belum. Padahal itu banyak siswa-siswi miskin. Jadi ada daerah yang kuota sekolahnya ada, tapi tak memenuhi jangkauannya terhadap anak-anak di pedesaan untuk mendapat sekolah,” jelas Luthfi.
.png)
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.