Bendera One Piece Marak Jelang HUT RI, Ini Kata Dosen UMY

Bendera bajak laut ala serial anime One Piece berkibar jelang HUT RI ke-80. Foto Screenshot Medsos.

EDUKASIA.ID - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jagat media sosial ramai oleh pemandangan unik yakni bendera bajak laut ala serial anime One Piece berkibar di berbagai sudut. 

Dari pagar rumah, perahu nelayan, hingga mobil truk simbol tengkorak bertopi jerami itu muncul berdampingan dengan Merah Putih.

Fenomena ini menuai reaksi beragam. Ada yang menilainya sebagai bentuk kebebasan berekspresi, tapi tak sedikit pula yang mengkhawatirkan pelanggaran terhadap simbol negara.

Menanggapi hal ini, Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ade Marup Wirasenjaya, angkat bicara. Ia menilai fenomena ini bukan sekadar tren budaya pop, tetapi sarat pesan sosial.

"Bendera Merah Putih adalah simbol kenegaraan yang wajib dihormati, namun bendera One Piece juga merepresentasikan ekspresi sosial masyarakat yang tengah kecewa terhadap situasi politik dan penyelenggaraan negara," ujar Ade, Sabtu, 2 Agustus 2025, dilansir dari laman resmi UMY.

Menurutnya, pengibaran bendera bajak laut ini lebih tepat dilihat sebagai bentuk kritik sosial-politik daripada ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Selama bendera One Piece itu tidak dikibarkan lebih tinggi dari Merah Putih dan hanya diposisikan sebagai simbol kritik terhadap penyelenggaraan negara, saya tidak melihat itu menggerus privasi. Ini adalah ekspresi teguran terhadap dominasi kekuasaan dan ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Ade juga menilai momen 17 Agustus menjadi titik penting bagi masyarakat yang merasa kehilangan ruang untuk bersuara. Pengibaran bendera bajak laut di hari-hari menjelang kemerdekaan menjadi bentuk simbolik dari rasa frustasi kolektif.

“Pesan simboliknya jelas kok, yaitu kemerdekaan jangan dibajak oleh segelintir elite. Rasa bajak laut di sini menjadi sindiran bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan nenek moyang bangsa jangan sampai dinikmati hanya oleh kelompok kekuasaan saja,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa esensi dari kritik ini justru bertujuan menghidupkan kembali semangat nasionalisme yang sejati bukan sekadar seremoni tiap tahun.

"Sebab nasionalisme itu bukan hanya sebatas upacara selebrasi tanggal 17 Agustus. Namun, semangat kemerdekaan harus terinternalisasi dalam kebijakan, perilaku elit, dan aparat negara," ujarnya.

Soal kekhawatiran publik terhadap potensi pelanggaran terhadap Bendera Merah Putih, Ade menyarankan pemerintah tetap mengedepankan pendekatan regulatif.

"Regulasinya sudah ada, posisi bendera negara itu diatur dalam undang-undang. Pemerintah harus aktif mensosialisasikan ini. Tapi saya kira fenomena ini juga harus dilihat sebagai ekspresi budaya pop yang memuat pesan kritik sosial dan politik," jelasnya.

Lebih jauh, Ade berharap agar para penyelenggara negara tidak hanya fokus pada simbol, tetapi juga menangkap pesan-pesan yang tersirat di balik fenomena ini.

"Masyarakat masih memiliki rasa cinta dan bangga terhadap negeri ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak sekedar menanggapi simbol, tetapi juga menangkap pesan-pesan substantif di baliknya,” tutupnya.