Pendidikan Pancasila Kini Masuk Semua Mapel, Ini Kata Kemenag

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Amien Suyitno. Foto Kemenag.

EDUKASIA.ID - Upaya memperkuat karakter kebangsaan generasi muda makin digencarkan pemerintah. Lewat sinergi lintas kementerian, nilai-nilai Pancasila kini didorong masuk ke seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Langkah ini dikawal langsung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Agama. Tak hanya untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak dan cinta tanah air.

Kementerian Agama menyambut baik inisiatif strategis tersebut. Menurut Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno, Pancasila dan ajaran agama adalah dua pilar penting dalam membangun karakter bangsa.

“Keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi. Pancasila dan agama harus berjalan seiring dalam memperkokoh jati diri anak bangsa,” tegas Dirjen di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.

Dirjen menekankan bahwa pendidikan karakter tidak bisa dilepaskan dari nilai religiusitas dan nasionalisme.

Pernyataan itu sejalan dengan pendekatan baru yang kini tengah dikembangkan Kemenag melalui Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Kurikulum ini merupakan inisiatif langsung dari Menteri Agama dan menekankan pentingnya cinta dalam proses pendidikan.

"Kurikulum ini menekankan pentingnya membangun pendidikan yang menumbuhkan cinta baik cinta terhadap Tuhan, sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan maupun bangsa dan negara," ujarnya.

“Kurikulum Cinta hadir bukan sekadar sebagai inovasi kurikulum, tapi sebagai jawaban atas tantangan zaman. Kita sedang hidup di era ketika anak-anak dibanjiri informasi, tetapi kehilangan makna. Di sinilah nilai-nilai Pancasila dan agama harus masuk secara halus, menyatu dalam proses belajar yang menyenangkan, bukan memaksa,” sambung Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Menurutnya, pendekatan humanis transformatif dalam Kurikulum Cinta menjadikan peserta didik tak hanya unggul secara intelektual, tapi juga matang secara emosional dan spiritual.

"Cinta kepada bangsa dan cinta kepada Tuhan bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya saling meneguhkan. Di madrasah, nilai-nilai ini diajarkan sejak dini, dan itu menjadi modal besar bagi Indonesia ke depan,” lanjutnya.

Kemenag pun terus mendorong sinergi dengan berbagai lembaga untuk menguatkan internalisasi nilai luhur bangsa lewat madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

“Generasi kita tidak hanya perlu pintar, tapi juga punya akhlak. Di situlah nilai Pancasila dan agama menjadi cahaya yang membimbing arah pendidikan Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turut menegaskan bahwa pendidikan karakter butuh pendekatan yang holistik. Menurutnya, Pancasila sebaiknya tidak hanya diajarkan lewat teori, tetapi langsung dikaitkan dengan konteks sehari-hari.

“Nilai Pancasila tidak bisa hanya jadi hafalan. Ia harus hadir dalam tindakan. Itulah makna dari pendidikan yang memanusiakan,” tutur Mu’ti.

Dari sisi BPIP, pendekatan ini dianggap krusial. Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menyebut bahwa nilai-nilai Pancasila sebaiknya tak hanya diajarkan lewat mata pelajaran khusus, tapi disisipkan ke semua aktivitas belajar.

“Pancasila adalah milik bersama. Setiap mata pelajaran bisa menjadi medium penanaman karakter Pancasila,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menggarisbawahi pentingnya penyisipan nilai Pancasila secara kontekstual dan mengikuti perkembangan zaman.

“Misalnya, pelajaran Bahasa Indonesia bisa menyisipkan pertanyaan tentang semangat persatuan. Pelajaran sains bisa mengangkat soal gotong royong dalam riset. Ini bagian dari pembelajaran karakter bangsa,” terangnya.

Sebagai langkah konkret, BPIP telah meluncurkan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila. Buku tersebut terdiri atas 12 buku untuk guru dan 12 buku untuk siswa dengan pendekatan yang praktis dan kontekstual.

Agar implementasi berjalan maksimal, pemerintah mendorong setiap sekolah mengalokasikan minimal 10 persen dari dana BOS untuk pengadaan buku, termasuk buku Pendidikan Pancasila.