Kemenag Buka Bantuan Perpustakaan Masjid, Pendaftaran Hingga 30 September 2025

Perpustakaan Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Solo, Solo, Jawa Tengah. Foto Portal Indonesia.

EDUKASIA.ID - Kementerian Agama (Kemenag) resmi membuka pendaftaran program Bantuan Operasional Perpustakaan Masjid 2025.

Program ini berlangsung mulai 2 sampai 30 September 2025 dan ditujukan untuk memperkuat fungsi masjid, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat literasi dan pembelajaran masyarakat.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menegaskan peran strategis perpustakaan masjid.

"Perpustakaan masjid adalah jantung pembelajaran di lingkungan masjid," kata Arsad, Senin, 8 September 2025, dikutip dari Laman Portal Indonesia.

"Dengan bantuan ini, kami ingin memperkuat fungsi masjid sebagai pusat informasi dan edukasi keagamaan yang dapat meningkatkan kualitas umat,” ujarnya.

Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk dana tunai. Pengurus masjid bisa memanfaatkannya untuk melengkapi kebutuhan perpustakaan, mulai dari koleksi buku, komputer, mebel, fasilitas internet, hingga pendingin ruangan.

"Dengan begitu, perpustakaan masjid dapat lebih nyaman dan menarik minat jamaah dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda," uharnya.

Cara Daftar

Pendaftaran dilakukan secara daring lewat platform Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (ELIPSKI). Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Masjid (SIMAS) sekaligus menjadi basis data nasional perpustakaan masjid.

Pengurus masjid yang berminat wajib menyiapkan proposal. Dokumen yang harus dilampirkan meliputi:

• Surat permohonan ke Dirjen Bimas Islam
• Surat rekomendasi dari Kanwil atau Kemenag Kabupaten/Kota
• SK pengurus perpustakaan masjid
• Rencana anggaran biaya
• Foto ruangan perpustakaan
• Buku rekening aktif atas nama perpustakaan masjid

"Seluruh dokumen akan diverifikasi oleh operator ELIPSKI yang bertugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," jelas Arsad.

Operator juga bertugas mendampingi pengurus masjid agar proses pengajuan tidak terkendala teknis. “Kami ingin memastikan tidak ada masjid yang kesulitan hanya karena faktor teknis. Pendampingan menjadi bagian penting dalam program ini,” tambahnya.

Syarat Masjid

Tidak semua masjid bisa mengajukan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

• Memiliki kepengurusan perpustakaan resmi
• Ruangan perpustakaan aktif dengan layanan berjalan
• Rekening bank aktif atas nama perpustakaan masjid
• Tidak menerima bantuan serupa dari Kemenag dalam dua tahun terakhir
• Terdaftar di aplikasi ELIPSKI dan memiliki ID masjid di SIMAS

Fokus Literasi hingga Daerah 3T

Menurut Arsad, selama ini banyak perpustakaan masjid yang kurang optimal. Koleksi terbatas, fasilitas sederhana, bahkan ada yang hanya dijadikan gudang.

Melalui program ini, Kemenag ingin menghidupkan kembali fungsi perpustakaan masjid sebagai ruang belajar publik.

"Jamaah yang selesai salat bisa meluangkan waktu membaca. Anak-anak dan remaja bisa mengakses bacaan islami maupun pengetahuan umum. Bahkan, masyarakat sekitar bisa menjadikan perpustakaan masjid sebagai ruang diskusi produktif," ujarnya.

Perhatian juga diberikan kepada masjid di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dengan bantuan ini, perpustakaan masjid di pelosok bisa terhubung ke sumber pengetahuan digital lewat fasilitas internet.

“Literasi tidak boleh berhenti di kota besar. Kita ingin anak-anak di pelosok juga punya kesempatan yang sama untuk belajar, membaca, dan berkembang lewat perpustakaan masjid,” kata Arsad.

Program ini selaras dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam Asta Cita, salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan masjid sebagai motor literasi, generasi muda diharapkan tidak hanya religius, tetapi juga berwawasan luas dan kritis menghadapi tantangan zaman.

Kemenag juga menyiapkan tautan khusus pendaftaran daring lewat ELIPSKI. Di situ, pengurus bisa mengunggah proposal, memantau status pengajuan, hingga menerima informasi terbaru.

Bagi pengurus yang mengalami kendala, lanjut dia, Kemenag menyediakan jalur pendampingan langsung melalui kantor wilayah dan kabupaten/kota. Dengan sistem ini, birokrasi yang rumit bisa dipangkas sehingga masjid lebih cepat menerima manfaat program.

“Jangan lewatkan kesempatan. Bantuan ini bukan hanya soal dana, tetapi soal komitmen bersama untuk menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran umat,” tegasnya.