Ditargetkan Berdiri Tahun ini, Siapa Calon Dirjen Pesantren?

Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) seusai memberikan sambutan dalam Annual Conference on Pesantren Education yang diselenggarakan oleh Majelis Masyayikh di Jakarta.

Jakarta. EDUKASIA.ID - Kementerian Agama (Kemenag) tengah mematangkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menargetkan, proses pendirian unit baru ini rampung sebelum tahun berganti.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai. Karena ada beberapa persoalan teknis yang harus dipisahkan antara Pendis dengan pondok pesantren,” ujar Nasaruddin usai memberikan sambutan dalam Annual Conference on Pesantren Education yang digelar Majelis Masyayikh di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Menurutnya, seluruh tahapan teknis hampir rampung. 

“Dan sudah selesai semuanya, kita dalam proses, mudah-mudahan sebelum tahun depan sudah lengkap,” lanjutnya.

Pembentukan Ditjen Pesantren merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subiyanto. Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

Dengan surat tersebut, Presiden Prabowo secara resmi memerintahkan agar Direktorat Jenderal Pesantren segera didirikan dan berdiri terpisah dari Ditjen Pendidikan Islam.

Penguatan Kelembagaan Pesantren

Selama ini, pengelolaan pesantren masih berada di bawah satuan kerja setingkat Eselon II dalam struktur Ditjen Pendidikan Islam. 

Menag Nasaruddin menilai, perlu ada penguatan kelembagaan agar dunia pesantren bisa tumbuh sesuai karakteristiknya sendiri.

“Kita akan menciptakan satu guideline yang membedakan antara pendidikan Islam sebagai satu direktorat jenderal tersendiri dan juga pondok pesantren dengan metodologinya tersendiri,” jelasnya.

Menurut Menag, langkah ini juga merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap lembaga pendidikan Islam khas nusantara tersebut. Pemerintah disebut ingin memastikan pesantren memiliki posisi strategis serta struktur kelembagaan yang kokoh di bawah Kemenag.

“Kita juga di sini mengumpulkan para pimpinan pondok di seluruh Indonesia untuk mengartikulasikan dan menindaklanjuti peluang-peluang yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo," ungkapnya.

Ia menambahkan, dukungan Presiden terhadap pesantren sangat besar. 

“Banyak sekali langkah beliau yang memberikan penguatan kepada pondok pesantren, antara lain menjanjikan untuk meng-upgrade pondok pesantren yang tadinya diasuh oleh direktur menjadi sebuah direktorat jenderal,” tutur Nasaruddin.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan lintas kementerian untuk memperkuat pesantren. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membantu rekonstruksi sejumlah bangunan pesantren, sementara Bappenas menyiapkan perencanaan anggaran dan Kementerian Keuangan mengalokasikan dananya.

“Kementerian Pendidikan juga bersinergi dengan kita. Hampir semua kementerian terlibat dalam memberdayakan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren,” paparnya.

Soal Calon Dirjen

Menag memastikan, penentuan siapa yang akan memimpin Ditjen Pesantren tidak akan didasarkan pada kedekatan personal.

“Penentuan pejabat (Dirjen Pondok Pesantren) di Kementerian Agama itu bukan like and dislike, tapi melalui beberapa macam metode supaya nanti kita pilih yang terbaik. Kita berharap yang terpilih betul-betul bisa bekerja dengan segala keterbatasannya, tapi tetap the best,” tegas Nasaruddin.

Perhatian terhadap pesantren juga diwujudkan dalam sinergi lintas kementerian. Misalnya, Kementerian PUPR akan membantu dalam merekonstruksi bangunan sejumlah pesantren. Bappenas yang merancang penganggaran dan Kementerian Keuangan yang mengalokasikan anggaran.

“Kementerian Pendidikan juga bersinergi dengan kita. Hampir semua kementerian terlibat dalam memberdayakan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren,” paparnya.

Ditanya siapa calon Direktur Jenderal Pesantren, Menag menegaskan bahwa proses penentuan pejabat tidak akan berdasarkan kedekatan personal, melainkan melalui seleksi yang objektif dan profesional.

“Penentuan pejabat (Dirjen Pondok Pesantren) di Kementerian Agama itu bukan like and dislike, tapi melalui beberapa macam metode supaya nanti kita pilih yang terbaik. Kita berharap yang terpilih betul-betul bisa bekerja dengan segala keterbatasannya, tapi tetap the best,” tegasnya.