Fokus Pemerintah di Sektor Pendidikan 2027

Siswa dan guru. Foto Kemendikdasmen.

Jakarta, EDUKASIA.ID - Pemerintah menetapkan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, dan sekolah gratis sebagai sejumlah prioritas nasional bidang pendidikan pada 2027.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan program renovasi sekolah akan terus dipercepat pada 2027 dan 2028. Seluruh proses revitalisasi ditargetkan rampung paling lambat pada 2029

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, 14 Agustus 2026.

“Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat, “ kata Presiden.

Prabowo menyoroti kondisi sejumlah sekolah yang masih membutuhkan perbaikan. Mulai dari atap bocor atau runtuh, dinding retak, toilet rusak, hingga ruang kelas yang dinilai tidak aman.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.

“Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak, “kata Presiden.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik, Prabowo kembali memaparkan perkembangan revitalisasi sekolah.

Hingga 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merevitalisasi 17 ribu satuan pendidikan. Pada 2026, cakupannya diperluas hingga lebih dari 71.744 sekolah.

Pemerintah kemudian menargetkan revitalisasi mencapai 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dan 2028.

“Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, yakni Pulau Miangas, “kata Presiden.

Digitalisasi Pembelajaran

Selain renovasi sekolah, pemerintah juga mendorong pemerataan teknologi pembelajaran melalui penyediaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).

Pemerintah menargetkan pada akhir Desember 2026 seluruh sekolah mendapatkan tambahan tiga layar IFP. Dengan begitu, setiap sekolah diharapkan memiliki empat ruangan yang dilengkapi IFP.

“IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota-ibu kota provinsi, “tegas Presiden.

Pemerintah juga akan memperjuangkan agar sekolah negeri tidak lagi memungut biaya pendidikan.

“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tetapi pemerintah harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis, “kata Presiden.

Anggaran Kemendikdasmen Rp 61,1 Triliun

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran Rp 61,1 triliun dalam RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat program kerja prioritas nasional sekaligus memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

“Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat Program Kerja Prioritas Nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, sekaligus mempercepat pemerataan akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia,” kata Atip dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Berikut program prioritas nasional Kemendikdasmen pada 2027:

Program Kerja Prioritas Nasional

- Revitalisasi Satuan Pendidikan: Rp 9,28 triliun. Program dilaksanakan secara swakelola oleh satuan pendidikan penerima manfaat.
- Wajib Belajar dan Bantuan Perlengkapan Sekolah: Rp 5 triliun. Ditujukan untuk penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT): Rp 7,21 triliun.
- Digitalisasi Pembelajaran: Rp 5,83 triliun untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta memperluas akses terhadap sumber belajar berkualitas.
- Peningkatan Kesejahteraan Guru Non-ASN: Rp 14,09 triliun, seiring bertambahnya guru negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikasi pendidik.
- Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 13,79 triliun untuk sekitar 18 juta peserta didik.
- Studio Guru: Rp 40 miliar untuk memperkuat ekosistem pembelajaran dan meningkatkan kapasitas pendidik.

Program Pendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua

Selain program prioritas nasional, Kemendikdasmen juga menyiapkan sejumlah program pendukung, yakni:

- Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM): Rp 123,6 miliar untuk peserta didik dari daerah afirmasi dan anak pekerja migran Indonesia.
- Bantuan pendidikan bagi peserta didik berprestasi: Rp 245,8 miliar.
- Beasiswa guru untuk kualifikasi S1/D4: Rp 210 miliar.
- Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pengembangan kompetensi: Rp 152,1 miliar, mencakup bidang STEM, MIPA, Pembelajaran Mendalam, serta Digitalisasi Pembelajaran.
- Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN): Rp 176,5 miliar.
- Peningkatan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi: Rp 133,9 miliar untuk penguasaan keterampilan baru berstandar industri.
- Pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik.
- Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- Akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan untuk memastikan setiap satuan pendidikan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.