Kebakaran hutan. Foto Kementerian Hutan.
Yogyakarta, EDUKASIA.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena luas lahan terbakar masih cukup besar.
Data BNPB hingga 9 Agustus 2026 mencatat luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 48.889,69 hektare. Di Kalimantan, kebakaran terluas tercatat di Kalimantan Barat dengan 28.680,47 hektare.
Kemudian Kalimantan Tengah dengan 3.069,52 hektare dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan dan penanganan karhutla secara berkelanjutan.
Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof Priyono Suryanto menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal kelembagaan yang kuat untuk menghadapi karhutla.
Saat kebakaran terjadi, berbagai unsur bisa bergerak bersama. Mulai dari TNI, Polri, kementerian, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai pihak lainnya.
Menurut Priyono, kemampuan tersebut merupakan modal sosial yang penting. Namun, kekuatan itu selama ini lebih terlihat ketika krisis sudah terjadi.
“Gotong royong Indonesia kuat sebagai respons, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur penjagaan. Solidaritas kelembagaan mencapai puncaknya ketika kebakaran terjadi, tetapi belum selalu bertahan dengan kekuatan yang sama ketika hutan sedang tidak terbakar,” jelasnya dalam keterangan yang dibagikan, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) itu mengatakan persoalan karhutla bukan karena Indonesia tidak memiliki program pencegahan. Program tersebut, menurutnya, sudah ada.
Masalahnya terletak pada bagaimana menjaga agar program tersebut tetap berjalan, terintegrasi, dan memiliki daya hidup setelah masa darurat selesai.
“Padahal risiko kebakaran tidak pernah benar-benar hilang. Kerentanan terus berkembang melalui kondisi gambut, aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, iklim, dan dinamika sosial. Karena itu pencegahan harus menjadi ekosistem penjagaan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Priyono kemudian mendorong perubahan cara pandang dalam menghadapi karhutla. Penjagaan hutan, menurutnya, tidak boleh hanya aktif saat kebakaran terjadi.
Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, aparat, dan organisasi lainnya perlu tetap terhubung dalam satu ekosistem meski tidak sedang menghadapi kebakaran.
Ekosistem tersebut harus mampu membaca risiko, memantau perubahan bentang alam, menjaga fungsi ekologis, mengembangkan pengetahuan, sekaligus melakukan intervensi sejak dini.
“Kekuatan yang biasanya muncul ketika adanya kebakaran harus tetap hidup ketika hutan sedang tidak terbakar. Disitulah pergeseran penting dari gotong royong krisis menjadi gotong-royong penjagaan hutan,” ucapnya.
Priyono juga menyoroti pengalaman Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian berkembang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Menurut dia, lembaga tersebut meninggalkan aset pengetahuan penting terkait restorasi gambut. Pengetahuan itu mencakup berbagai percobaan, pengalaman lapangan, praktik restorasi, pembasahan gambut, pemberdayaan masyarakat, hingga paludikultur.
“Karena itu, persoalannya bukan perlu atau tidak menghidupkan kembali BRGM, tetapi keberlanjutan asetnya,” katanya.
Ia pun menawarkan tiga perubahan strategis dalam penanganan karhutla. Pertama, mengubah gotong royong saat krisis menjadi gotong royong untuk menjaga hutan.
Kedua, menjadikan berbagai pengalaman penanganan karhutla sebagai memori strategis nasional. Ketiga, menggeser pola ketahanan dari reaktif menjadi antisipatif.
“Ketangguhan tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan kebakaran besar. Ketangguhan sendiri berarti kemampuan membaca risiko lebih dini, mengurangi kerentanan, menjaga fungsi ekosistem, dan bertindak sebelum ancaman berubah jadi bencana,” ujarnya.
Setiap kejadian karhutla, lanjut Priyono, semestinya tidak berhenti pada proses pemadaman. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus memperbaiki sistem penanganan.
Indonesia sudah memiliki modal kuat berupa kemampuan gotong royong ketika krisis muncul. Tantangannya kini adalah mengubah modal tersebut agar dapat bekerja sebelum krisis terjadi.
“Karena itu, transformasi paling penting bukan memperbesar mobilsasi ketika api sudah menyala, tetapi mengubah gotong royong menjadi ekosistem penjagaan hutan yang permanen,” ucapnya.
Menurut Priyono, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa besar operasi pemadaman yang mampu dilakukan.
Justr, indikator keberhasilan yang lebih tinggi adalah ketika kebakaran besar semakin jarang terjadi karena risiko dan kerentanan sudah ditangani sejak awal.
“Ukuran keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya bukan semakin besarnya operasi pemadaman yang dapat dilakukan. Keberhasilan tertinggi justru tercapai ketika operasi pemadaman besar semakin jarang diperlukan karena bentang alam telah dijaga sebelum api datang,” pungkas Priyono.
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.