Inilah Novi, Anggota KPU Kota Semarang Raih Gelar Doktor UIN Walisongo

Novi Maria Ulfah menyampaikan pemaparan disertasinya dalam Ujian Terbuka Program Doktor Studi Islam UIN Walisongo Semarang, Selasa (29/9/2026). Foto ist.

Semarang. EDUKASIA.ID - Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang, resmi meraih gelar doktor pada Program Doktor Studi Islam UIN Walisongo Semarang setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Terbuka yang digelar pada Selasa 29 September 2026.

Ketua sidang, Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag. menyatakan kelulusan Novi. “Kepadanya diberi gelar doktor stusi islam, dan merupakan doktor ke 454 yang telah diluluskan oleh UIN Walisongo,” ujarnya.

Di balik capaian akademik tersebut, tersimpan perjalanan panjang yang tidak sederhana. Selama menempuh studi doktoral sejak Januari 2022, Novi harus membagi waktu antara tugas sebagai anggota KPU Kota Semarang, mengasuh dua anak, dan menyelesaikan penelitian disertasinya.

Tantangan terberat datang pada 2024 ketika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak menyita hampir seluruh waktunya. Demi menjalankan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, ia bahkan harus mengambil cuti kuliah.

Masuk S-3 bulan Januari 2022. Lama studi saya empat tahun sembilan bulan. Pada 2024 saya harus cuti kuliah karena mengurus Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," ujarnya.

Perjalanan tersebut juga dijalani di tengah kondisi keluarga yang tidak mudah. Novi harus melanjutkan hidup setelah ditinggal wafat suaminya, sembari tetap membesarkan kedua anaknya.

"komitmen membesarkan anak-anak sambil mengajarkan kepada mereka bahwa mencari ilmu tidak ada kata putus, " katanya.

Namun keadaan itu tidak membuatnya menghentikan cita-cita akademik yang telah dirintis.

Bagi Novi, melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor bukan karena tuntutan pekerjaan. Berbeda dengan dosen yang memang membutuhkan kualifikasi akademik tertentu, profesinya sebagai penyelenggara pemilu tidak mewajibkannya menempuh pendidikan doktoral.

"Karier saya tidak menuntut harus kuliah hingga doktoral. Setelah mendapat izin dari pimpinan KPU RI, Saya melanjutkan kuliah S-3," ujarnya.

Semangat belajar itu sebenarnya telah menjadi bagian dari perjalanan panjang hidupnya. Perempuan kelahiran Purworejo tersebut menempuh pendidikan Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam di IAIN Walisongo pada 2004, meraih gelar magister pada 2012, dan kemudian kembali ke kampus yang sama untuk melanjutkan pendidikan doktoral.

Selain aktif di dunia kepemiluan, ia juga dikenal sebagai penulis berbagai artikel, jurnal, penelitian, dan buku yang berkaitan dengan komunikasi, dakwah, demokrasi, dan kepemiluan.

Teliti Komunikasi Politik PPP dan PKS

Dalam ujian promosi doktor tersebut, Novi mempertahankan disertasi yang mengkaji pola komunikasi politik dua partai Islam, yaitu PPP dan PKS, pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kendal.

Sidang promosi dipimpin Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag. selaku ketua sidang dan penguji, didampingi Prof. Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. sebagai sekretaris sidang dan penguji.

Adapun promotor disertasi adalah Prof. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., dengan ko-promotor Dr. Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si. Sementara penguji lainnya terdiri atas Dr. A.M. Wibowo, M.S.I. selaku penguji eksternal, Dr. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., Dr. Hj. Siti Solikhati, M.A., serta Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

Penelitian Novi juga berupaya menjawab mengapa kedua partai tersebut tidak mencapai target perolehan kursi yang telah ditetapkan.

Untuk menemukan jawabannya, Novi melakukan wawancara dengan politisi partai, pengurus, anggota legislatif, penyelenggara pemilu, hingga pemilih generasi Z. Ia juga mengamati aktivitas komunikasi politik kedua partai di media sosial dan berbagai dokumen pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP dan PKS menggunakan pendekatan komunikasi politik yang berbeda.

“PPP lebih mengandalkan tokoh agama, jaringan tradisional, dan kegiatan keagamaan seperti pengajian sebagai sarana komunikasi politik,” ungkapnya.

Sementara PKS mengembangkan komunikasi berbasis kaderisasi, struktur organisasi yang berjenjang, kegiatan sosial, dan advokasi kepada masyarakat.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa tantangan yang dihadapi kedua partai tidak hanya berkaitan dengan pesan politik yang disampaikan. PPP dinilai belum optimal menjangkau pemilih muda melalui media digital, sementara PKS menghadapi tantangan untuk memperluas dukungan di luar basis pemilih ideologisnya. Di sisi lain, pragmatisme politik dan ketatnya persaingan politik lokal turut memengaruhi hasil elektoral kedua partai.

Salah satu temuan yang menjadi kebaruan penelitian ini adalah masuknya unsur modal sosial dan modal ekonomi ke dalam analisis komunikasi politik.

Menurut Novi, efektivitas komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh pesan dan saluran komunikasi, tetapi juga oleh kemampuan partai mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang dimilikinya.

Tetap Belajar di Tengah Kesibukan

Keberhasilan menyelesaikan studi doktoral menjadi pencapaian penting bagi Novi setelah melalui berbagai tantangan, mulai dari padatnya agenda Pemilu dan Pilkada serta tanggung jawab sebagai ibu.

Meski demikian, ia memilih untuk tetap melanjutkan pendidikan dan menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa proses belajar tidak berhenti karena usia, jabatan, ataupun keadaan.

Gelar doktor disebutnya bukan sekadar capaian akademik, melainkan bukti bahwa kesungguhan, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar dapat tetap dijaga di tengah berbagai peran dan tanggung jawab yang harus dijalani.

Dalam pesan kesannya selaku ketua sidang dan Direktur Pascasarjana, Prof. Muhyar Fanani menyampaikan bahwa Dr. Novi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain yakni sebagai seorang ilmuwan komunikasi politik sekaligus praktisi pemilu. Hal ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi setiap perhelatan pemilu ke depan.

Panduan pemimpin berhikmah

"Pancasila sila keempat memberikan panduan bahwa kerakyatan harus dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan. KPU termasuk Dr. Novi memiliki tugas berat dalam memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang berhikmah itu," ungkap Prof. Muhyar.

Ia lantas memberi rambu-rambu syar'i berdasarkan teks Qur'an. "Dalam al-Qur'an pemimpin yang berhikmah memiliki dua syarat yakni bashthatan fi al-ilm wal jism (kapabilitas) dan inna khaira man ista'jarta al-qawiyy al-amin (integritas)," tegasnya.

Indonesia yang besar dan kompleks menurut Prof Muhyar, membutuhkan pemimpin yang sesuai atau minimal mendekati rambu-rambu sila keempat itu.

"Memang tidak mudah. Salah satu tantangannya adalah menghapus praktik politik uang yang oleh Dr. Novi diistilahkan sebagai komunikasi berbasis pada modal ekonomi atau yang dalam bahasa warung kopi diungkapkan dengan komunikasi wani piro (berani berapa) atau komunikasi yang sama-sama legowo (istilah ada yang di-leg atau dimakan dan ada yang di-gowo seusuatu yang dibawa pulang)," bebernya.

Walaupun dalam riset Dr. Novi ditemukan bahwa komunikasi berbasis modal ekonomi itu sangat efektif namun berdasarkan teropong Pancasila, harusnya masyarakat tetap harus menganggap itu merupakan bentuk penyimpangan yang harus diberantas bukan sebuah kenormalan yang harus dimaklumi.

"Pancasila mengajarkan kita seperti itu!" pungkas Prof. Muhyar.