Jabar Dilanda Kekeringan, Pakar UGM Duga Ada Kerusakan Sistem DAS

Kekeringan. Foto Kabupaten Bekasi.

EDUKASIA.ID - Sejumlah wilayah Jawa Barat dilanda kekeringan hingga mengalami krisis air bersih. Pakar hidrologi dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan musim kemarau.

Pakar Hidrologi dan Pengelolaan DAS Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU, ASEAN Eng., menduga ada persoalan pada sistem DAS yang membuat kemampuan wilayah menyimpan air menurun.

Menurut Hatma, krisis air terjadi ketika kebutuhan masyarakat lebih besar dibandingkan ketersediaan air. Kondisi itu dapat semakin parah ketika kemampuan DAS menyimpan cadangan air ikut menurun.

“Kalau bicara mengenai krisis air itu ada dua hal kemungkinan. Yang pertama karena kebutuhan itu lebih tinggi daripada ketersediaan. Sehingga secara neraca air, kebutuhan untuk akses air lebih besar daripada ketersediaan air itu sendiri,” jelasnya, Jumat, 25 September 2026.

Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena secara karakteristik iklim, Jawa Barat relatif lebih basah dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya, wilayah Jabar seharusnya memiliki curah hujan yang lebih tinggi.

Namun, wilayah dengan input hujan yang relatif besar tetap bisa mengalami kekurangan air. Menurut Hatma, kondisi itu menunjukkan adanya kemungkinan lain selain faktor curah hujan.

“Kalau sampai wilayah yang menerima atau memiliki input hujan yang lebih banyak saja kekurangan air, berarti ada dua kemungkinan besar. Satu, memang kebutuhannya semakin lama semakin tinggi. Sehingga ketika ketersediaan itu terbatas, muncul krisis air, atau memang ada kerusakan sistem DAS,” katanya.

Salah satu tekanan berasal dari pertumbuhan penduduk. Kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, industri hingga kegiatan ekonomi terus meningkat, sementara jumlah air yang tersedia tetap terbatas.

Perubahan penggunaan lahan turut menjadi persoalan. Kawasan hulu DAS yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan dapat tertekan akibat pembangunan permukiman maupun aktivitas produksi.

“Ketika fungsi resapan hilang maka tidak ada air hujan yang dapat ditahan dan ditampung dalam sistem DAS. Semua air itu jadi air permukaan kemudian mengalir ke sungai. Maka kondisi DAS di Pulau Jawa itu juga semakin lama semakin kritis,” jelas Hatma.

Hatma juga meminta fenomena El Niño dan La Niña tidak lagi dipandang hanya sebagai kejadian yang muncul sesekali. Menurutnya, perubahan pola iklim sudah mulai memberikan dampak nyata.

“Saya memandang bahwa dampak perubahan iklim ini sudah makin nyata dan kita sudah mengalaminya. Kita harus memahami ini bukan sebagai sebuah anomali, tetapi memang ini adalah sebuah kenormalan baru dari iklim di dunia termasuk di Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, penanganan kekeringan dinilai tidak cukup dilakukan ketika krisis air sudah terjadi. Sistem DAS perlu diperkuat agar mampu menyimpan air saat musim hujan dan menyediakan cadangan ketika memasuki musim kemarau.

“Intinya mengelola DAS itu mengelola neraca air. Air itu kemudian akan dipergunakan untuk produktivitas, mulai dari kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, industri sampai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Untuk kondisi darurat, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki masih diperlukan. Cara tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek karena kebutuhan air masyarakat tidak bisa ditunda.

“Dalam jangka pendek itu solusi yang paling memungkinkan. Karena kebutuhan air itu mutlak. Penanganan jangka pendek itu dengan cara suplai air,” katanya.

Namun, suplai air tidak menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Hatma menekankan pentingnya mengembalikan fungsi resapan di kawasan DAS.

“Kalau ada fungsi resapan ya harus dipulihkan fungsi resapannya,” tegasnya.

Kekeringan Berdampak ke Banyak Sektor

Krisis air berkepanjangan bukan hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut juga dapat merembet ke sektor pertanian, pangan, kesehatan, ekonomi hingga pendidikan.

Hatma mengatakan gangguan terhadap akses air dapat meningkatkan persoalan kesehatan masyarakat. Kekeringan panjang juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

“Kalau yang paling terkena itu dari sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Kalau kesehatan itu terganggu maka anak-anak tidak bisa sekolah. Maka pendidikan juga akan terganggu. Jadi dampaknya cukup banyak,” ungkapnya.

Menurut Hatma, pengelolaan DAS juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Petani, masyarakat, industri dan seluruh pengguna air perlu ikut menjaga keberlanjutan sumber daya air.

“Semua pihak harus aware terkait dengan bagaimana kita memastikan bahwa sistem DAS itu bekerja dengan baik. Tidak hanya orang-orang yang ditugasi mengelola DAS, tetapi semua orang harus aware dengan DAS,” tuturnya.

Sektor industri juga dinilai perlu berkontribusi karena menggunakan air dalam jumlah besar. Penggunaan tersebut perlu diimbangi dengan upaya menjaga DAS dan kualitas air.

Di tingkat masyarakat, penghematan air dan menjaga lingkungan dapat dilakukan sebagai langkah sederhana. Hatma mengingatkan ketersediaan air tidak tidak terbatas sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara bijak.

“Karena air itu sifatnya tidak tak terbatas, maka mari kita lebih bijak dalam menggunakan air. Kalau kita lebih hemat menggunakan air, berarti kita masih menyediakan air untuk kebutuhan yang lain, baik kebutuhan ekosistem maupun kebutuhan manusia,” katanya.

Menurutnya, menjaga sumber daya air mencakup kuantitas sekaligus kualitas. Penggunaan air secara hemat diperlukan untuk menjaga jumlah air, sedangkan tidak membuang sampah maupun limbah ke sungai menjadi bagian dari upaya menjaga kualitasnya.

“Setiap individu itu melakukan dua hal, menjaga kualitas dan menjaga kuantitas. Menjaga kuantitasnya dengan cara kita hemat air. Menjaga kualitasnya dengan cara kita tidak mencemari lingkungan supaya airnya tidak kotor,” pungkasnya.