Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris
Yogyakarta, EDUKASIA.ID - Reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi sorotan.
Guru Besar Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA menilai pergantian pejabat memang menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, stabilitas pemerintahan tetap harus dijaga.
“Pergantian kabinet, baik itu kabinet menteri ataupun penasihat ataupun lembaga negara yang menjadi kewenangan presiden itu adalah hak presiden,” ujar Ridho dalam wawancara, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Ridho, kewenangan tersebut perlu dibarengi dengan pertimbangan profesionalitas. Setiap pejabat, kata dia, seharusnya ditempatkan sesuai kapasitas dan kompetensinya.
Prinsip the right person in the right place dinilai penting agar pergantian pejabat tidak justru mengganggu efektivitas pemerintahan.
“Orang yang tepat di posisi yang tepat. Artinya bongkar pasang ini menunjukkan ketidakstabilan pemerintahan,” katanya.
Ridho mengatakan evaluasi terhadap kabinet seharusnya tidak hanya mempertimbangkan dinamika politik. Capaian kerja dan kebutuhan pemerintahan juga perlu menjadi dasar sebelum seseorang diganti atau ditempatkan pada posisi tertentu.
“Kalau kemudian orang-orang yang ditempatkan itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, tentu ini akan menjadi persoalan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai reshuffle idealnya menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja kabinet. Pergantian pejabat jangan sampai memutus kesinambungan program yang sedang berjalan.
Perubahan posisi pejabat berpotensi diikuti perubahan arah kebijakan.
“Ganti menteri, ganti pejabat, ganti kebijakan,” ujarnya.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan dunia usaha. Ridho menyebut kepastian menjadi salah satu hal yang dibutuhkan pengusaha dan investor ketika menentukan langkah bisnis maupun investasi.
“Yang dibutuhkan oleh pengusaha itu adalah stabilitas,” kata Ridho.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu sering berubah dapat membuat pelaku usaha kesulitan menentukan rencana investasi karena menghadapi ketidakpastian.
“Tolong Presiden Prabowo itu lebih banyak mendengarkan rakyat, mendengarkan aspirasi, mendengarkan pakar,” ujarnya.
Ridho menilai kritik terhadap pemerintah tidak semestinya langsung dipandang sebagai bentuk penolakan. Kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
“Orang yang mau kritik pemerintah itu bagian dari mereka mencintai republik ini. Itu perlu didengarkan,” pungkasnya.
“Pergantian kabinet, baik itu kabinet menteri ataupun penasihat ataupun lembaga negara yang menjadi kewenangan presiden itu adalah hak presiden,” ujar Ridho dalam wawancara, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Ridho, kewenangan tersebut perlu dibarengi dengan pertimbangan profesionalitas. Setiap pejabat, kata dia, seharusnya ditempatkan sesuai kapasitas dan kompetensinya.
Prinsip the right person in the right place dinilai penting agar pergantian pejabat tidak justru mengganggu efektivitas pemerintahan.
“Orang yang tepat di posisi yang tepat. Artinya bongkar pasang ini menunjukkan ketidakstabilan pemerintahan,” katanya.
Ridho mengatakan evaluasi terhadap kabinet seharusnya tidak hanya mempertimbangkan dinamika politik. Capaian kerja dan kebutuhan pemerintahan juga perlu menjadi dasar sebelum seseorang diganti atau ditempatkan pada posisi tertentu.
“Kalau kemudian orang-orang yang ditempatkan itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, tentu ini akan menjadi persoalan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai reshuffle idealnya menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja kabinet. Pergantian pejabat jangan sampai memutus kesinambungan program yang sedang berjalan.
Kebijakan Bisa Ikut Berubah
Ridho juga mengingatkan dampak pergantian pejabat terhadap konsistensi kebijakan. Pemerintahan, menurutnya, membutuhkan stabilitas agar birokrasi dan pembangunan dapat berjalan berkesinambungan.Perubahan posisi pejabat berpotensi diikuti perubahan arah kebijakan.
“Ganti menteri, ganti pejabat, ganti kebijakan,” ujarnya.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan dunia usaha. Ridho menyebut kepastian menjadi salah satu hal yang dibutuhkan pengusaha dan investor ketika menentukan langkah bisnis maupun investasi.
“Yang dibutuhkan oleh pengusaha itu adalah stabilitas,” kata Ridho.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu sering berubah dapat membuat pelaku usaha kesulitan menentukan rencana investasi karena menghadapi ketidakpastian.
Minta Prabowo Lebih Banyak Dengarkan Publik
Selain soal reshuffle, Ridho menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Ia meminta Presiden Prabowo lebih terbuka terhadap aspirasi publik dan masukan dari kalangan ahli.“Tolong Presiden Prabowo itu lebih banyak mendengarkan rakyat, mendengarkan aspirasi, mendengarkan pakar,” ujarnya.
Ridho menilai kritik terhadap pemerintah tidak semestinya langsung dipandang sebagai bentuk penolakan. Kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
“Orang yang mau kritik pemerintah itu bagian dari mereka mencintai republik ini. Itu perlu didengarkan,” pungkasnya.
Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.