Lacroix di UIN Walisongo: Ulama Arab Saudi Kini Kehilangan Otonomi

Peneliti Stephane Lacroix mengungkap perubahan besar otoritas ulama Arab Saudi yang kini berada di bawah kendali pemerintah, dalam seminar UIN Walisongo, Kamis 5 November 2026. Foto ist.

Semarang. EDUKASIA.ID - Ulama konservatif di Arab Saudi mengalami perubahan besar dalam satu dekade terakhir. Lembaga keagamaan yang sebelumnya memiliki kekuatan independen kini berada di bawah kendali pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Senior Centre de Recherches Internationales (CERI) Paris, Stephane Lacroix, dalam seminar internasional bertajuk Political Islam in a Changing Era: Understanding Contemporary Islamic Politics in the Middle East yang digelar Pascasarjana UIN Walisongo Semarang di Gedung Rektorat UIN Walisongo, Kamis 5 November 2026.

"Hingga 10 tahun lalu, Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia Arab di mana ulama memiliki kekuasaan independen yang sangat besar," kata Lacroix.

Namun, ia menegaskan bahwa kemitraan antara penguasa dan ulama yang selama ini menjadi ciri khas Arab Saudi telah runtuh.

"Telah ada sejumlah inisiatif yang diambil untuk melemahkan peran ulama. Yaitu untuk memutus kemitraan sejajar yang dulu ada antara penguasa (umara) dan ulama, serta menempatkan ulama di bawah kendali negara," imbuhnya.

Visi 2030 dan Perubahan Peran Ulama

Lacroix menjelaskan, perubahan tersebut mengakhiri posisi Arab Saudi sebagai pengecualian di dunia Arab. Selama puluhan tahun, ulama di negara itu memiliki pengaruh besar dalam menentukan regulasi dan norma sosial masyarakat.

Menurut Lacroix, perubahan mulai berlangsung sejak Mohammed bin Salman diangkat sebagai Putra Mahkota pada 2017.

Agenda diversifikasi ekonomi melalui Visi 2030 turut mendorong pemerintah mengurangi dominasi kelompok ulama Salafi yang dinilai menghambat sejumlah kebijakan baru, termasuk investasi, industri hiburan, dan pariwisata.

Salah satu langkah konkretnya terjadi pada 2016. Saat itu, pemerintah mencabut kewenangan polisi agama (mutawa) untuk menangkap pelanggar hukum di ruang publik.

Kini, berbagai kebijakan strategis, mulai dari penyelenggaraan konser musik, festival, pembukaan bioskop hingga pengaturan ruang publik, berada di bawah kendali pemerintah tanpa harus melibatkan otoritas ulama seperti sebelumnya.

Lacroix membandingkan kondisi tersebut dengan Mesir setelah 1961, ketika institusi keagamaan berada di bawah kendali pemerintah.

"Sistem keagamaan di Arab Saudi kini mengalami normalisasi. Posisinya mulai mirip seperti Mesir pasca-1961, di mana institusi keagamaan berada di bawah subordinasi atau kendali langsung pemerintah, bukan lagi mitra yang sejajar," kata Lacroix.

Kontestasi Narasi di Media Digital

Dari perspektif komunikasi, Guru Besar Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Prof. Najahan Musyafak, menilai perubahan politik di Timur Tengah juga berlangsung melalui kontestasi narasi di media digital.

Najahan memetakan sedikitnya enam pergeseran besar di kawasan tersebut, termasuk menguatnya nasionalisme keagamaan dan digitalisasi komunikasi politik.

Ia mengingatkan masyarakat agar kritis dalam membaca informasi mengenai Timur Tengah. Menurutnya, persepsi publik dunia turut dibentuk oleh cara media mengonstruksi berbagai isu regional, mulai dari konflik dan perdamaian hingga diplomasi ekonomi.

"Persepsi publik dibentuk oleh narasi yang dibangun media. Karena itu, kita perlu memahami secara objektif bagaimana narasi politik tersebut diproduksi, disebarluaskan, dan siapa aktor di balik kepentingan luar yang menyertainya," tutur Najahan.

UIN Walisongo Dorong Riset Isu Dunia Islam

Sementara itu, Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Musahadi, M.Ag., menegaskan komitmen kampus untuk mengkaji isu-isu strategis dunia Islam melalui riset yang mendalam.

Saat membuka seminar, Musahadi menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menyediakan ruang diskusi akademik yang inklusif dan objektif di tengah perubahan global.

"UIN Walisongo bercita-cita menjadi universitas riset terkemuka. Aspirasi tersebut membutuhkan lebih dari sekadar visi kelembagaan yang kuat. Hal itu memerlukan budaya penyelidikan ilmiah, kolaborasi, dan penilaian publik yang aktif," ujar Musahadi.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas disiplin dalam seminar tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi perlu menyediakan ruang bagi pertukaran gagasan dan pengembangan riset untuk menjawab berbagai tantangan nyata.

"Universitas kami dapat berkontribusi dengan menciptakan ruang di mana ide-ide diperiksa secara cermat, beragam perspektif dihormati, dan riset yang dilakukan mampu membantu mengatasi tantangan nyata," tambah Musahadi.

Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Muhyar, menjelaskan alasan pemilihan tema politik Islam di Timur Tengah. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki akar sejarah Islam yang kuat, tetapi perkembangan politiknya justru kerap diwarnai ketidakstabilan dan konflik.

"Islam telah mengajarkan kita tentang kehidupan yang damai. Namun, politik Islam yang kuat di Timur Tengah saat ini justru kerap diwarnai ketidakstabilan dan konflik. Ini adalah sebuah paradoks," jelas Muhyar.

Pascasarjana UIN Walisongo ingin memberikan wawasan kepada mahasiswa, baik yang mengikuti secara daring maupun luring, mengenai hubungan antara idealitas ajaran Islam dan realitas politik di dunia.

Muhyar menyebut seminar internasional tersebut diikuti 350 peserta dari berbagai daerah dan negara, termasuk Pattani, Thailand, Lombok, dan Madura. Kegiatan itu menjadi seminar internasional kedua yang diselenggarakan Pascasarjana UIN Walisongo sepanjang 2026.

Pascasarjana juga menyiapkan konferensi internasional lanjutan pada tahun depan melalui Annual International Conference on Multidisciplinary Approach to Islam (AICMAI) yang akan memasuki penyelenggaraan tahun kelima.

"Tahun depan kami akan melaksanakan AICMAI (Annual International Conference on Multidisciplinary Approach to Islam) yang akan memasuki tahun kelima penyelenggaraannya," pungkas Muhyar.