PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Guru Honorer Jadi PPPK Penuh Waktu

Arifah
0


Pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Foto Kemendikdasmen.

Jakarta, EDUKASIA.ID - Pemerintah diminta mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Kepastian status dan kesejahteraan tenaga pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun dinilai tidak boleh terus tertunda.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly atau Amure. Ia meminta pemerintah menempatkan guru sebagai prioritas dalam kebijakan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Kami meminta pemerintah memprioritaskan guru dalam menetapkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru bukan sekedar pelengkap sistem pendidikan melainkan ujung tombak, sehingga jika ingin pendidikan kita maju maka guru harus menjadi prioritas utama,” ujar Amure di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Amure menyoroti nasib guru honorer di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan. Banyak tenaga pendidik disebut telah mengabdi selama 5 hingga 15 tahun, tetapi belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi guru dalam mengajar dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

“Jangan sampai guru yang telah bertahun-tahun mencerdaskan anak bangsa justru kalah prioritas. Negara harus hadir memberikan kepastian, pengangkatan guru PPPK harus dipercepat, formasinya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya harus lebih adil,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Amure mengusulkan empat langkah kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertama, membuka formasi PPPK guru berdasarkan kebutuhan nyata setiap sekolah.

Kedua, memberikan afirmasi khusus bagi guru honorer senior dan tenaga pendidik yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Langkah ketiga adalah mempercepat proses administrasi dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Keempat, pemerintah wajib memastikan jaminan kesejahteraan serta perlindungan hak guru PPPK sesuai ketentuan peraturan-undangan,” kata Amure.

Selain persoalan pengangkatan, Amure menilai masih ada pemerintah daerah yang kurang aktif mengusulkan kebutuhan formasi guru kepada pemerintah pusat. Padahal, sejumlah sekolah di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Ia meminta koordinasi antara Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan agar kebutuhan formasi dan anggaran gaji guru PPPK dapat terpenuhi.

“Pemerintah daerah harus aktif mengusulkan reformasi sesuai kebutuhan riil sekolah agar persoalan kekurangan guru tidak terus berlarut-larut. Tidak boleh ada lagi alasan keterbatasan anggaran daerah yang mengorbankan nasib pengabdian para guru,” ucapnya.

Amure juga mengingatkan pembangunan fasilitas pendidikan harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pengajar. Menurutnya, infrastruktur sekolah tidak akan memberikan hasil maksimal jika hak-hak guru masih terabaikan.

“Guru yang sejahtera merupakan kunci utama lahirnya sistem pendidikan yang kuat. Ketika negara memberikan perhatian dan kepastian hukum kepada guru, sesungguhnya kita sedang membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutupnya.

Posting Komentar

0 Komentar

Komentar menggunakan bahasa sopan dan tidak mengandung unsur SARA. Redaksi berhak mengedit komentar apabila kurang layak tayang.

Posting Komentar (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top