Pemkot Surabaya Matangkan Anggaran PAUD 2026, Ini Poin-Poin Strategisnya

Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Sidang Wali Kota. Foto Pemkot Surabaya.

Surabaya. EDUKASIA.ID - Pemkot Surabaya bersama Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, menggelar rapat koordinasi (rakor) di Ruang Sidang Wali Kota, Selasa, 2 Desember 2025.

Pertemuan ini digelar untuk menyelaraskan Rancangan Anggaran PAUD 2026 dengan kebijakan nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Rakor tersebut membahas tiga fokus utama yang akan menjadi arah kebijakan daerah tahun depan. Mulai dari penguatan karakter anak usia dini lewat program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, penerapan Wajib Belajar 13 Tahun yang memasukkan prasekolah satu tahun, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD.

Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, menyoroti pentingnya validasi data antara Pemkot dan pemerintah pusat. Menurutnya, masih ada dinamika data di lapangan, khususnya terkait pemerataan akses sekolah, populasi anak usia dini, dan sebaran wilayah yang kekurangan fasilitas pendidikan.

“Langkah awal yang akan kami lakukan adalah menyelaraskan data secara komprehensif. Ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran, baik untuk anak yang belum bersekolah, yang berpindah domisili, maupun yang memiliki kondisi khusus,” jelas Bunda Rini.

Dari pemetaan tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan beasiswa untuk anak-anak yang belum mengenyam pendidikan agar bisa mengikuti satu tahun prasekolah pada 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sejak dini.

Rencana besar juga masuk dalam prioritas anggaran PAUD 2026. Pemkot berencana membangun tiga PAUD negeri baru di wilayah yang benar-benar membutuhkan, dengan mempertimbangkan jumlah calon siswa dan tanpa mengganggu keberadaan sekolah swasta yang sudah berjalan.

“Tiga sekolah negeri ini, yang akan difokuskan pada lima wilayah prioritas, diharapkan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tambahnya.

Di sisi lain, program PAUD holistik integratif yang telah berjalan sepanjang 2025 akan diteruskan dan diperluas kolaborasinya. Saat ini, program tersebut melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tahun depan, kolaborasi akan diperluas bersama perguruan tinggi, terutama fakultas pendidikan PAUD dan psikologi.

“Kolaborasi saat ini memang banyak dengan UNESA, namun tahun depan kita akan memperluas kerja sama dengan universitas lainnya. Inovasi juga menyasar peningkatan kompetensi guru melalui program seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL),” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kekuatan program PAUD Surabaya bertumpu pada kerja kolaboratif. Karena itu, masukan dari Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan akan diintegrasikan dalam penyusunan rencana kerja 2026.

“Pada tanggal 9 Desember 2025 mendatang, kami akan menyatukan semua usulan dan masukan dari OPD, serta secara aktif mengumpulkan masukan dari mitra organisasi dan Bunda PAUD tingkat Kecamatan serta Kelurahan. Semua usulan ini akan menjadi penguat rencana kerja di tahun 2026, memastikan program yang disusun benar-benar relevan, efektif, dan dijalankan secara kolaboratif,” jelasnya.

Dari pemerintah pusat, Direktur PAUD Kemendikbud RI, Nia Nurhasanah, hadir secara daring dan mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya. Ia menilai pertemuan ini penting sebagai momen evaluasi akhir tahun sekaligus penentuan arah kebijakan berikutnya.

Nia juga mengingatkan pentingnya peran Bunda PAUD dalam memastikan layanan PAUD yang bersifat holistik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga pengasuhan anak.

“Kegiatan ini sangat strategis. Ini adalah momentum refleksi dan perencanaan untuk memastikan langkah tahun 2026 semakin terarah,” tandasnya.