Kata DPR Usai Ramai 60 Ribu Calon Mahasiswa Tak Daftar Ulang

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto DPR.

JAKARTA, EDUKASIA.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru setelah muncul fenomena banyak calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi tidak melakukan registrasi atau daftar ulang.

Puan menilai kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, banyaknya peserta yang tidak melanjutkan proses registrasi perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru.

"Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana Negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juni 2026.

Belakangan, publik dihebohkan dengan informasi sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang disebut lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), namun tidak melakukan daftar ulang.

Namun, Tim Penanggung Jawab SNBP meluruskan informasi tersebut. Mereka menjelaskan angka sekitar 60 ribu itu merupakan akumulasi peserta yang tidak melakukan registrasi dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), hingga seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi.

Meski demikian, Puan menilai jumlah tersebut tetap tergolong besar dan patut menjadi perhatian.

"Fenomena seperti itu kan patut disayangkan. Karena menghalangi hak mahasiswa lain yang tidak lolos seleksi. Kesempatan yang ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain yang berharap masuk," ungkapnya.

Menurut Puan, keberhasilan sistem penerimaan mahasiswa tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya peserta yang dinyatakan lolos seleksi.

"Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya," jelas Puan.

Berdasarkan penjelasan panitia SNBT, terdapat sejumlah penyebab calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang. Di antaranya karena diterima pada program studi yang bukan menjadi pilihan utama, memilih jalur seleksi mandiri atau perguruan tinggi swasta, hingga terkendala biaya kuliah setelah tidak lolos sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Puan meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan tersebut.

"Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya," ujar cucu Bung Karno itu.

Ia juga menyoroti kemungkinan banyak peserta mengundurkan diri karena keterbatasan biaya pendidikan.

"Apabila persoalannya adalah karena hambatan ekonomi, termasuk kurangnya ketersediaan KIP Kuliah, artinya harus ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP," terang Puan.

Menurutnya, bila persoalan utama berada pada akses pembiayaan, maka evaluasi tidak cukup dilakukan pada proses seleksi saja, melainkan harus menyentuh kebijakan pendidikan secara menyeluruh.

"Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan," sebut mantan Menko PMK itu.

"Termasuk sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan bantuan pendidikan, penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah, serta penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan," lanjut Puan.

Selain itu, Puan meminta pemerintah bersama panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melanjutkan registrasi.

"Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya benar-benar didasarkan pada penyebab yang terukur. Dengan demikian, intervensi Pemerintah dapat lebih tepat sasaran," tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

"Intervensi tersebut dapat berupa perluasan bantuan pendidikan, penyempurnaan sistem seleksi, maupun penguatan layanan informasi bagi calon mahasiswa," sambung Puan.

Di akhir pernyataannya, Puan menegaskan pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya diukur dari banyaknya siswa yang lolos masuk perguruan tinggi.

"Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan Negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka," ujarnya.

"Sebab investasi terbesar bangsa bukan terletak pada proses seleksinya, melainkan pada keberhasilan menjaga agar tidak ada talenta muda yang kehilangan masa depan karena hambatan yang seharusnya dapat diatasi oleh kebijakan Negara," pungkas Puan.