Sekda Jateng Usul Lulusan Sekolah Rakyat Disiapkan ke Vokasi hingga Kuliah

Sekolah rakyat. Foto pemkab Cirebon.

JAKARTA, EDUKASIA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyoroti kelanjutan pendidikan peserta Sekolah Rakyat setelah lulus.

Menurutnya, perlu ada arah pendidikan lanjutan, baik melalui jalur vokasi maupun perguruan tinggi.

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang disusun Sumarno bersama tim dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melalui pertemuan daring pada 8 September 2026.

“Untuk Sekolah Rakyat ini, rekomendasinya adalah menentukan arah ke depan, apakah akan diarahkan ke pendidikan vokasi atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi,” kata Sumarno seusai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Sumarno tergabung dalam kelompok yang membahas Sekolah Rakyat. Pembahasan itu menjadi bagian dari tema besar program, yakni Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.

Menurut Sumarno, isu kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Karena itu, peserta RPL didorong menyusun rencana aksi dengan melihat persoalan nyata yang dihadapi pemerintah.

Sebanyak 28 peserta mengikuti program tersebut. Mereka berasal dari 15 kementerian/lembaga dan tiga sekretaris daerah provinsi.

Para peserta kemudian dibagi menjadi tiga kelompok isu. Selain Sekolah Rakyat, pembahasan mencakup integrasi data untuk pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi serta bantuan sosial adaptif untuk mencegah kemiskinan baru.

Dalam prosesnya, peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas dan e-learning. Mereka juga berdiskusi dan menyusun rekomendasi berdasarkan pengalaman serta persoalan di instansi masing-masing.

“Kami mendapat banyak sekali pembelajaran melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kami juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial, untuk menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami,” kata Sumarno.

Dia menambahkan, program tersebut juga mempertemukan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga. Pertemuan itu menjadi ruang bertukar pengalaman sekaligus membangun jejaring untuk mendukung kolaborasi lintas sektor.

Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan pendekatan RPL memang dirancang agar peserta tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi. Menurutnya, persoalan kemiskinan memiliki banyak dimensi yang saling berkaitan.

“Ketika ekosistem, tentunya tadi diperlukan sebuah cara kerja ekosistem,” ujar Taufiq.

Dia menyebut aspek yang berkaitan dengan kemiskinan antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan teknologi. Karena itu, pola kerja sektoral atau “egosistem” perlu diarahkan menjadi pola kerja ekosistem.

Proses tersebut dilakukan melalui tahapan co-sensing, co-creating, hingga aksi kolektif. Pengalaman dari berbagai instansi kemudian dipadukan untuk menghasilkan rencana aksi yang lebih komprehensif.

Sekretaris Jendral Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan hasil pembelajaran peserta dapat menjadi bahan perencanaan Kementerian Sosial. Rencana aksi tersebut disusun berdasarkan pengalaman langsung dan kewenangan masing-masing instansi.

Hasilnya juga berpotensi diteruskan sebagai bahan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

Program RPL khusus tersebut berlangsung sekitar enam pekan, mulai 4 Agustus hingga 15 September 2026. Dalam Graduation di Kantor LAN Jakarta, Sumarno menjadi satu dari tujuh peserta yang memperoleh predikat sangat memuaskan.