Mendikdasmen Usul Insentif Guru Honorer Naik Jadi Rp500 Ribu

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Foto Kemendikdasmen.

EDUKASIA.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan guru honorer sekaligus memperluas akses pendidikan bagi siswa.

Hal itu ia sampaikan usai bertemu Presiden di Istana Negara, Rabu, 27 Agustus 2025. Pernyataan Mu’ti juga menjawab wacana publik soal pengalihan sebagian tunjangan besar DPR ke sektor pendidikan.

"Kami kemarin sudah rapat dengan Komisi X DPR dan kami berterima kasih kepada Komisi X yang memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru," ujar Mu’ti dikutip dari laman NU.

Sejak tahun ini, pemerintah mulai mengalokasikan insentif bagi guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus untuk tujuh bulan sehingga setiap guru menerima Rp2,1 juta.

Untuk 2026, Mu’ti mengusulkan kenaikan insentif menjadi Rp500 ribu per bulan.

"Mudah-mudahan DPR menyetujui usulan ini," katanya.

Menurutnya, jumlah penerima akan didata ulang lantaran sebagian guru honorer telah diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Selain insentif guru, pemerintah juga mengusulkan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Jika sebelumnya hanya untuk siswa SD hingga SLTA, mulai tahun depan bantuan diusulkan menjangkau jenjang TK dengan nominal Rp450 ribu per siswa per tahun," jelas Mu’ti.

Ia menambahkan, jumlah penerima PIP akan dibicarakan lagi bersama DPR dan Kementerian Keuangan menyesuaikan alokasi anggaran.

Sehari sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi X DPR, Mu’ti memaparkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapat Rp55 triliun pada RAPBN 2026, atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan Rp757,82 triliun.

Dari alokasi itu, Rp13,43 triliun dialokasikan untuk PIP, Rp13,6 triliun untuk tunjangan guru, Rp14,18 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan, dan Rp7,99 triliun untuk program prioritas lainnya.

"Aneka tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup guru dan pada saat yang sama memotivasi mereka untuk terus mengabdi," kata Mu’ti.

Namun, ia menilai anggaran masih belum cukup. Kementeriannya mengusulkan tambahan Rp14,4 triliun untuk insentif guru non-ASN dan PIP.

Mu’ti juga menyinggung program prioritas Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebagian besar dana pendidikan pada RAPBN 2026 terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, setara dengan 44 persen dari total anggaran pendidikan," ungkapnya.

Program MBG ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat dengan melibatkan sekitar 30 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, Kementerian Keuangan memastikan tidak seluruh anggaran MBG diambil dari pos pendidikan.

 "Dari jumlah tersebut, Rp223,6 triliun berasal dari anggaran pendidikan, Rp24,7 triliun dari anggaran kesehatan, Rp19,7 triliun dari fungsi ekonomi, dan sekitar Rp67 triliun disiapkan dari dana cadangan," pungkasnya.